Berita

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (kiri)/RMOL

Politik

Jokowi Anggap Debat Ketiga Tak Edukatif, Hasto Minta KPU Tanggap

SENIN, 08 JANUARI 2024 | 20:06 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menganggap debat Capres ketiga, semalam, tidak edukatif, ditanggapi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto.

Hasto merasa pendapat Jokowi benar adanya, dan berharap agar pelaksanaan debat ke depan bisa lebih baik.

"Kami sependapat, ke depan harus ditingkatkan kualitasnya, seperti sudah disampaikan Bapak Presiden," kata Hasto, saat jumpa media di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (8/1).


"Bagaimana cara agar debat berkualitas dan edukatif, kita harus membuka satu sesi untuk memberikan peluang di dalam pengertian penyampaian gagasan yang sebenar-benarnya," imbuhnya.

Hasto berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu bisa memperhatikan pernyataan Jokowi, agar pelaksanaan debat kandidat Capres diperbaiki.

Hasto berharap pelaksanaan debat keempat yang menampilkan para Cawapres, tanpa muncul pertanyaan bernuansa singkatan lagi.

"Pada 21 Januari dilakukan debat antar Cawapres. Semoga harap kami bisa betul-betul diwujudkan, fungsi edukasi bisa ditampilkan, sehingga tidak ada lagi pertanyaan singkatan-singkatan," kata Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu.

Sebelumnya, Jokowi menganggap debat Capres ketiga tidak edukatif, karena banyak serangan bersifat personal.

Menurut dia, serang menyerang wajar dalam debat, asal seputar kebijakan atau visi, bukan personal.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya