Berita

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, saat memberikan keterangan kepada awak media di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (8/1)/RMOL

Politik

Hasto Bantah Alutsista Era Bung Karno Barang Bekas

SENIN, 08 JANUARI 2024 | 17:54 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto, bahwa Alutsista Indonesia di era Presiden Soekarno merupakan barang bekas, dibantah Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

"Pada masa Bung Karno, kita memiliki Alutsista luar biasa, mampu menjalankan misi-misi perdamaian. Dan apa yang disampaikan Pak Prabowo, bahwa alat-alat peralatan militer kita bekas, itu tidak benar," kata Hasto, dalam jumpa media di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (8/1).

Menurutnya, setelah merdeka, pada 1955 Indonesia sudah mampu mengadakan Konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Nonblok. Kedekatan Bung Karno dengan sejumlah presiden membuat Indonesia mampu membeli pesawat baru.


"Kita lihat, misalnya kapal selam kelas whiskey, itu mampu membantu Pakistan saat berhadapan dengan kolonialisme Inggris," jelasnya.

Atas dasar itu Hasto meluruskan pernyataan Prabowo soal Alutsista pada era Bung Karno yang digunakan untuk pembebasan Irian Barat adalah alutsista bekas.

"Karena itulah pernyataan Pak Prabowo tentang sistem pertahanan Bung Karno tidak pas, dan perlu kami luruskan," ujarnya.

Hasto menambahkan, Indonesia juga pernah mendapatkan pesawat C130 Hercules dari Presiden AS, John F Kennedy, serta reaktor nuklir tiga waktu. Dua barang itu merupakan produksi terbaru kala itu dan didapatkan atas kedekatan Bung Karno dan Kennedy.

"Itu juga didirikan di bawah kerja sama dengan pemerintahan Amerika Serikat pada masa Presiden Kennedy ini tidak ada yang bekas," katanya.

Hasto pun berharap Prabowo mengoreksi pernyataannya dan menunjukkan bukti akurat soal Alutsista negara.

"Kami harapkan Pak Prabowo dapat melakukan koreksi atas pernyataan yang tadi malam, di mana pertahanan negara itu betul-betul ditunjukkan, untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, dan itu dengan cara-cara panjang politik-geopolitik," tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya