Berita

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, saat memberikan keterangan kepada awak media di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (8/1)/RMOL

Politik

Hasto Bantah Alutsista Era Bung Karno Barang Bekas

SENIN, 08 JANUARI 2024 | 17:54 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto, bahwa Alutsista Indonesia di era Presiden Soekarno merupakan barang bekas, dibantah Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

"Pada masa Bung Karno, kita memiliki Alutsista luar biasa, mampu menjalankan misi-misi perdamaian. Dan apa yang disampaikan Pak Prabowo, bahwa alat-alat peralatan militer kita bekas, itu tidak benar," kata Hasto, dalam jumpa media di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (8/1).

Menurutnya, setelah merdeka, pada 1955 Indonesia sudah mampu mengadakan Konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Nonblok. Kedekatan Bung Karno dengan sejumlah presiden membuat Indonesia mampu membeli pesawat baru.


"Kita lihat, misalnya kapal selam kelas whiskey, itu mampu membantu Pakistan saat berhadapan dengan kolonialisme Inggris," jelasnya.

Atas dasar itu Hasto meluruskan pernyataan Prabowo soal Alutsista pada era Bung Karno yang digunakan untuk pembebasan Irian Barat adalah alutsista bekas.

"Karena itulah pernyataan Pak Prabowo tentang sistem pertahanan Bung Karno tidak pas, dan perlu kami luruskan," ujarnya.

Hasto menambahkan, Indonesia juga pernah mendapatkan pesawat C130 Hercules dari Presiden AS, John F Kennedy, serta reaktor nuklir tiga waktu. Dua barang itu merupakan produksi terbaru kala itu dan didapatkan atas kedekatan Bung Karno dan Kennedy.

"Itu juga didirikan di bawah kerja sama dengan pemerintahan Amerika Serikat pada masa Presiden Kennedy ini tidak ada yang bekas," katanya.

Hasto pun berharap Prabowo mengoreksi pernyataannya dan menunjukkan bukti akurat soal Alutsista negara.

"Kami harapkan Pak Prabowo dapat melakukan koreksi atas pernyataan yang tadi malam, di mana pertahanan negara itu betul-betul ditunjukkan, untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, dan itu dengan cara-cara panjang politik-geopolitik," tutupnya.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

PJJ dan WFH Didorong Jadi Standar Baru di Jakarta

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:02

Prajurit di Perbatasan Wajib Junjung Profesionalisme dan Disiplin

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:00

Airlangga Bidik Investasi Nvidia hingga Amazon

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:42

Indonesia Jadi Magnet Event Internasional

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:26

Macron Cemas, Prabowo Tawarkan Jalan Tengah

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:23

Rismon Sianipar Putus Asa Hadapi Kasus Ijazah Jokowi

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:11

Polda Metro Terima Lima LP terkait Materi Mens Rea Pandji

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:09

Prabowo Jawab Telak Opini Sesat Lewat Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:26

Polisi Bongkar 'Pabrik' Tembakau Sintetis di Kebon Jeruk

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:16

Pesan Prabowo di WEF Davos: Ekonomi Pro Rakyat Harus Dorong Produktivitas

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:04

Selengkapnya