Berita

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, saat memberikan keterangan kepada awak media di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (8/1)/RMOL

Politik

Hasto Bantah Alutsista Era Bung Karno Barang Bekas

SENIN, 08 JANUARI 2024 | 17:54 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto, bahwa Alutsista Indonesia di era Presiden Soekarno merupakan barang bekas, dibantah Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

"Pada masa Bung Karno, kita memiliki Alutsista luar biasa, mampu menjalankan misi-misi perdamaian. Dan apa yang disampaikan Pak Prabowo, bahwa alat-alat peralatan militer kita bekas, itu tidak benar," kata Hasto, dalam jumpa media di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (8/1).

Menurutnya, setelah merdeka, pada 1955 Indonesia sudah mampu mengadakan Konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Nonblok. Kedekatan Bung Karno dengan sejumlah presiden membuat Indonesia mampu membeli pesawat baru.


"Kita lihat, misalnya kapal selam kelas whiskey, itu mampu membantu Pakistan saat berhadapan dengan kolonialisme Inggris," jelasnya.

Atas dasar itu Hasto meluruskan pernyataan Prabowo soal Alutsista pada era Bung Karno yang digunakan untuk pembebasan Irian Barat adalah alutsista bekas.

"Karena itulah pernyataan Pak Prabowo tentang sistem pertahanan Bung Karno tidak pas, dan perlu kami luruskan," ujarnya.

Hasto menambahkan, Indonesia juga pernah mendapatkan pesawat C130 Hercules dari Presiden AS, John F Kennedy, serta reaktor nuklir tiga waktu. Dua barang itu merupakan produksi terbaru kala itu dan didapatkan atas kedekatan Bung Karno dan Kennedy.

"Itu juga didirikan di bawah kerja sama dengan pemerintahan Amerika Serikat pada masa Presiden Kennedy ini tidak ada yang bekas," katanya.

Hasto pun berharap Prabowo mengoreksi pernyataannya dan menunjukkan bukti akurat soal Alutsista negara.

"Kami harapkan Pak Prabowo dapat melakukan koreksi atas pernyataan yang tadi malam, di mana pertahanan negara itu betul-betul ditunjukkan, untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, dan itu dengan cara-cara panjang politik-geopolitik," tutupnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Cium Skandal Baru Izin Tambang di Maluku Utara, Nama Haji Romo Ikut Terseret

Rabu, 01 April 2026 | 08:16

Wall Street Kembali Sumringah

Rabu, 01 April 2026 | 08:07

WFH ASN Diproyeksikan Hemat Kompensasi BBM Rp 6,2 Triliun

Rabu, 01 April 2026 | 07:53

Emas Melonjak 3 Persen, tapi Cetak Rekor Penurunan Bulanan Terburuk Sejak 2008

Rabu, 01 April 2026 | 07:42

RI Murka di DK PBB, Nilai Serangan TNI di Lebanon Tak Lepas dari Israel

Rabu, 01 April 2026 | 07:35

Pasar Saham Eropa Tutup Maret dengan Koreksi Terburuk dalam Empat Tahun

Rabu, 01 April 2026 | 07:24

Menhan AS Sebut Perang Iran Masuk Fase Penentuan

Rabu, 01 April 2026 | 07:17

Italia Gagal Lolos Piala Dunia Setelah Ditekuk 4-1 oleh Bosnia

Rabu, 01 April 2026 | 06:57

Katastropik Demokrasi Kita

Rabu, 01 April 2026 | 06:48

Soleman Ponto: Intelijen pada Dasarnya Teroris

Rabu, 01 April 2026 | 06:20

Selengkapnya