Berita

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, saat memberikan keterangan kepada awak media di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (8/1)/RMOL

Politik

Hasto Bantah Alutsista Era Bung Karno Barang Bekas

SENIN, 08 JANUARI 2024 | 17:54 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto, bahwa Alutsista Indonesia di era Presiden Soekarno merupakan barang bekas, dibantah Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

"Pada masa Bung Karno, kita memiliki Alutsista luar biasa, mampu menjalankan misi-misi perdamaian. Dan apa yang disampaikan Pak Prabowo, bahwa alat-alat peralatan militer kita bekas, itu tidak benar," kata Hasto, dalam jumpa media di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (8/1).

Menurutnya, setelah merdeka, pada 1955 Indonesia sudah mampu mengadakan Konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Nonblok. Kedekatan Bung Karno dengan sejumlah presiden membuat Indonesia mampu membeli pesawat baru.


"Kita lihat, misalnya kapal selam kelas whiskey, itu mampu membantu Pakistan saat berhadapan dengan kolonialisme Inggris," jelasnya.

Atas dasar itu Hasto meluruskan pernyataan Prabowo soal Alutsista pada era Bung Karno yang digunakan untuk pembebasan Irian Barat adalah alutsista bekas.

"Karena itulah pernyataan Pak Prabowo tentang sistem pertahanan Bung Karno tidak pas, dan perlu kami luruskan," ujarnya.

Hasto menambahkan, Indonesia juga pernah mendapatkan pesawat C130 Hercules dari Presiden AS, John F Kennedy, serta reaktor nuklir tiga waktu. Dua barang itu merupakan produksi terbaru kala itu dan didapatkan atas kedekatan Bung Karno dan Kennedy.

"Itu juga didirikan di bawah kerja sama dengan pemerintahan Amerika Serikat pada masa Presiden Kennedy ini tidak ada yang bekas," katanya.

Hasto pun berharap Prabowo mengoreksi pernyataannya dan menunjukkan bukti akurat soal Alutsista negara.

"Kami harapkan Pak Prabowo dapat melakukan koreksi atas pernyataan yang tadi malam, di mana pertahanan negara itu betul-betul ditunjukkan, untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, dan itu dengan cara-cara panjang politik-geopolitik," tutupnya.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

UPDATE

Pentagon Ungkap Biaya Perang Iran: 6 Hari Tembus Rp190 Triliun

Kamis, 12 Maret 2026 | 08:11

Pasar 1001 Malam: Strategi Kemenko PM Berdayakan UMKM dan Bantu Penyintas Bencana

Kamis, 12 Maret 2026 | 07:58

Harga Emas Dunia Turun Tertekan Sentimen Suku Bunga

Kamis, 12 Maret 2026 | 07:47

Dukung PP TUNAS, Kemenag Siapkan Kurikulum Etika Digital dan Santri Mahir AI

Kamis, 12 Maret 2026 | 07:23

Pasar Eropa Terkoreksi, Saham Rheinmetall Anjlok 8 Persen

Kamis, 12 Maret 2026 | 07:14

IEA Sepakat Lepas 400 Juta Barel Cadangan Minyak

Kamis, 12 Maret 2026 | 07:01

Hari Ini Yaqut Cholil Dipanggil KPK sebagai Tersangka

Kamis, 12 Maret 2026 | 06:49

Rampai Nusantara Ajak Publik Optimistis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 12 Maret 2026 | 06:42

Amr bin Ash Pembuka Gerbang Benua Afrika

Kamis, 12 Maret 2026 | 06:00

Kader Gerindra Ujung Tombak Mendukung Program Prabowo

Kamis, 12 Maret 2026 | 05:52

Selengkapnya