Berita

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, saat memberikan keterangan kepada awak media di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (8/1)/RMOL

Politik

Hasto Bantah Alutsista Era Bung Karno Barang Bekas

SENIN, 08 JANUARI 2024 | 17:54 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto, bahwa Alutsista Indonesia di era Presiden Soekarno merupakan barang bekas, dibantah Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

"Pada masa Bung Karno, kita memiliki Alutsista luar biasa, mampu menjalankan misi-misi perdamaian. Dan apa yang disampaikan Pak Prabowo, bahwa alat-alat peralatan militer kita bekas, itu tidak benar," kata Hasto, dalam jumpa media di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (8/1).

Menurutnya, setelah merdeka, pada 1955 Indonesia sudah mampu mengadakan Konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Nonblok. Kedekatan Bung Karno dengan sejumlah presiden membuat Indonesia mampu membeli pesawat baru.


"Kita lihat, misalnya kapal selam kelas whiskey, itu mampu membantu Pakistan saat berhadapan dengan kolonialisme Inggris," jelasnya.

Atas dasar itu Hasto meluruskan pernyataan Prabowo soal Alutsista pada era Bung Karno yang digunakan untuk pembebasan Irian Barat adalah alutsista bekas.

"Karena itulah pernyataan Pak Prabowo tentang sistem pertahanan Bung Karno tidak pas, dan perlu kami luruskan," ujarnya.

Hasto menambahkan, Indonesia juga pernah mendapatkan pesawat C130 Hercules dari Presiden AS, John F Kennedy, serta reaktor nuklir tiga waktu. Dua barang itu merupakan produksi terbaru kala itu dan didapatkan atas kedekatan Bung Karno dan Kennedy.

"Itu juga didirikan di bawah kerja sama dengan pemerintahan Amerika Serikat pada masa Presiden Kennedy ini tidak ada yang bekas," katanya.

Hasto pun berharap Prabowo mengoreksi pernyataannya dan menunjukkan bukti akurat soal Alutsista negara.

"Kami harapkan Pak Prabowo dapat melakukan koreksi atas pernyataan yang tadi malam, di mana pertahanan negara itu betul-betul ditunjukkan, untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, dan itu dengan cara-cara panjang politik-geopolitik," tutupnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya