Berita

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD/Istimewa

Politik

Soal Data Anggaran Pertahanan, Mahfud MD: Kalau Ngomong Berdua Namanya Rembukan

SENIN, 08 JANUARI 2024 | 17:19 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD, menilai data anggaran pertahanan seharusnya dibuka untuk publik. saat debat Pilpres 2024, Minggu kemarin (7/1). Bukan justru jadi bahan untuk didiskusikan di acara tertutup.

"Kalau anggaran itu dibuka ke publik, itu tanggung jawab ke publik. Bukan ngajak ngomong berdua bicara data, yang satu sudah bicara data ini datanya, lalu dia nanti omong berdua, enggak boleh dong," kata Mahfud di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin (8/1).

Pernyataan Mahfud tersebut menanggapi ajakan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, kepada capres lainnya untuk menunjukkan data anggaran pertahanan di luar acara debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).


"Ini debat, harus ke publik jelaskan juga itu, salahnya data di sini, saya punya gitu. Kalau ngajak ngomong berdua, namanya itu rembukan, bukan debat," jelasnya.

Selain itu, menurut dia, dalam acara debat seharusnya Prabowo membuka data-datanya, bukan mengajak bicara berdua.

Mahfud pun memastikan tidak semua yang ditanyakan dalam debat merupakan rahasia negara. Karena ada hal-hal yang diatur dalam undang-undang seperti desersi, strategi pertahanan, dan data intelijen.

Di sisi lain, Mahfud menambahkan, tidak ada yang diperdebatkan oleh publik mengenai data-data anggaran tersebut.

"Paslon nomor urut 3 menang di semua lini, tidak ada perdebatan," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya