Berita

Presiden Joko Widodo menerima kedatangan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu/Ist

Bisnis

Kenaikan Gaji PNS Era Jokowi Vs SBY

SENIN, 08 JANUARI 2024 | 14:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

TNI dan Polri, serta aparatur sipil negara lain, termasuk pegawai negeri sipil (PNS) akan naik gaji. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani draf Peraturan Pemerintah (PP) terkait hal itu.

Gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri akan naik 8 persen pada 2024. Jokowi juga menjanjikan gaji pensiunan meningkat sebesar 12 persen pada tahun depan.

Menurut Jokowi, kenaikan gaji itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja PNS dan anggota TNI/Polri. Dia berharap kenaikan gaji itu akan mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.


Berbicara seusai meresmikan Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor di Gate Tol Limo Utama, pada Senin (8/1), Jokowi mengungkapkan untuk memutuskan kenaikkan gaji TNI dan Polri, serta aparatur sipil negara, selalu dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara. Sehingga, menurutnya, tak dapat dilakukan secara asal dan perlu pertimbangan matang.

Selama pemerintahannya, Jokowi telah tiga kali menaikkan gaji PNS.

Jokowi pertama kali menaikkan gaji PNS pada 2015 sebesar 6 persen. Kemudian pada 2019, Jokowi menaikkan gaji PNS sebesar 5 persen. Lalu tahun ini, Jokowi menaikkan gaji PNS sebesar 8 persen.

Kenaikan gaji PNS 2024 telah disampaikan Jokowi saat menyampaikan RUU APBN 2024 beserta Nota Keuangan di DPR, pada Agustus 2023 lalu.

"RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah, TNI/Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen, yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional," kata Jokowi saat itu.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam cuitannyapada awal tahun juga mengkonfirmasi tentang kenaikkan gaji PNS.

"Sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi sebelumnya, kenaikan gaji di tahun 2024 untuk PNS/anggota TNI/anggota Polri/Pensiunan dan tunjangan Veteran/PPPK berlaku sejak 1 Januari 2024," kata Prastowo, menambahkan bahwa saat ini pemerintah sedang merampungkan serangkaian aturan.

Kebijakan untuk meningkatkan gaji PNS selama pemerintahan Jokowi memang berbeda dibandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada masa pemerintahan SBY, kenaikan gaji PNS terjadi sebanyak 9 kali. Pada 2004, gaji PNS meningkat sebesar 15 persen. Pada 2005, SBY juga menaikkan gaji PNS dengan persentase yang sama. Pada 2008, SBY menaikkan gaji PNS sebsar 20 persen dan merupakan yang tertinggi.

Pada 2009 SBY kembali menaikkan gaji PNS di kisaran 14,4 - 16 persen. Pada 2010, gaji PNS kembali naik 5 persen. Lalu berturut-turut, 2011 dan 2012, gaji PNS naik sebesar 10 persen, dan pada 2013 sebesar 7 persen, lalu pada 2014 sebesar 6 persen.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Bursa Asia Awali November di Zona Merah

Senin, 02 November 2026 | 08:21

Laba Samindo Resources Melonjak 53 Persen, Efisiensi Biaya Jadi Penopang

Senin, 02 November 2026 | 07:55

Jet Pribadi Jatuh dan Meledak Dekat Permukiman, Sembilan Orang Tewas

Senin, 02 November 2026 | 07:40

Dituding Manipulasi Suara, Ketua KPU India Didesak Mundur

Senin, 02 November 2026 | 07:20

OJK: Tak Ada Dua Sanksi untuk Satu Pelanggaran di Pasar Modal

Senin, 02 November 2026 | 07:06

Polda Metro Tak Cukup Minta Maaf soal “Mahasewa Bayaran”

Senin, 02 November 2026 | 06:40

Kelurahan Berperan Besar Menuju Jakarta Kota Global

Senin, 02 November 2026 | 06:36

Potensi Pasar Asuransi Syariah RI Masih Besar

Senin, 02 November 2026 | 06:00

PPP NTB Protes Mardiono Asal Pecat Pengurus

Senin, 02 November 2026 | 05:39

Ketika Syarat Konstitusional Wapres Dipersoalkan

Senin, 02 November 2026 | 05:26

Selengkapnya