Berita

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, di Gorontalo/Ist

Politik

Diundang Prabowo Diskusi soal Anggaran Kemenhan, Anies: Harus di Depan Rakyat

SENIN, 08 JANUARI 2024 | 12:58 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan, menanggapi tawaran Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto, untuk berdiskusi terkait anggaran Kementerian Pertahanan.

Menurut Anies, sebaiknya Prabowo blak-blakan menjelaskan hal itu di forum terbuka, bukan di ruang tertutup. Sebab menyangkut kepentingan rakyat Indonesia.

"Yang dibahas adalah kebijakan yang disusun menggunakan uang pajak. Uang pajak itu didapat dari rakyat, sehingga semua pembahasan terkait pemanfaatan uang rakyat harus di depan rakyat," kata Anies, saat tiba di Bandar Udara Djalaluddin, Gorontalo, Senin (8/1).


Menurut Anies, debat Capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tadi malam merupakan kesempatan menjelaskan hal itu kepada rakyat.

"Kesempatan menjelaskan itu harus digunakan dan ini bukan obrolan antarpribadi, tapi ini obrolan terkait kebijakan, harus di depan orang banyak," tegas Anies.

Seperti diketahui, Prabowo meminta Anies menyediakan waktu untuk sekadar berdiskusi terkait anggaran Kemenhan dengan dirinya saat debat capres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam (7/1).

Prabowo merasa kurang etis jika harus membuka kekurangan negara di hadapan publik.

"Jadi saya mengundang, kita bicara terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita, kita buka di depan umum?" Prabowo balik bertanya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya