Berita

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid/RMOL

Politik

Ganjar dan Anies Minta Prabowo Buka Data, Nusron: Pertahanan Perlu Kerahasiaan

SENIN, 08 JANUARI 2024 | 12:02 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menanggapi pernyataan Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan, dan Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, yang meminta agar Prabowo Subianto membuka data soal pertahanan RI.

Pada debat Capres yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1) malam, Ganjar dan Anies meminta Prabowo membuka data pertahanan, mulai Alutsista hingga anggaran Kementerian Pertahanan RI.

Lewat rilis yang dikirim ke Kantor Berita Politik RMOL, Senin (8/1), Nusron berpendapat, Prabowo yang juga Menteri Pertahanan itu tentu tidak mau membuka sesuatu yang menjadi rahasia negara.


"Soal Mas Anies dan Ganjar minta data pertahanan dibuka dan disampaikan dalam debat, jelas Pak Prabowo sebagai Menhan tidak bersedia, sebab tidak mungkin data Alutsista dan jenis yang kita miliki dibuka telanjang," kata Nusron, Senin (8/1)

Dalam kehidupan negara demokrasi, tambah dia, untuk menjaga kerahasiaan negara menjadi tantangan tersendiri.

Pasalnya, pertahanan juga bagian dari kerahasiaan negara. Sementara di negara demokrasi, transparansi menjadi sebuah keharusan.

"Di setiap negara demokrasi selalu ada ketegangan antara secrecy dengan defense dan security. Di satu sisi transparansi penting sebagai bagian dari demokrasi, di sisi lain pertahanan negara perlu kerahasian," katanya.

Sehingga, untuk mengatasi masalah itu, menurut Nusron, proses di legislatif menjadi sebuah solusi.

"Proses deliberasi di legislatif menjadi titik tengah, dan proses itu yang justru sudah dilakukan. Kita tetap harus transparan dalam kebijakan, namun tidak boleh menelanjangi strategi pertahanan kita," tukasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya