Berita

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid/RMOL

Politik

Ganjar dan Anies Minta Prabowo Buka Data, Nusron: Pertahanan Perlu Kerahasiaan

SENIN, 08 JANUARI 2024 | 12:02 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menanggapi pernyataan Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan, dan Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, yang meminta agar Prabowo Subianto membuka data soal pertahanan RI.

Pada debat Capres yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1) malam, Ganjar dan Anies meminta Prabowo membuka data pertahanan, mulai Alutsista hingga anggaran Kementerian Pertahanan RI.

Lewat rilis yang dikirim ke Kantor Berita Politik RMOL, Senin (8/1), Nusron berpendapat, Prabowo yang juga Menteri Pertahanan itu tentu tidak mau membuka sesuatu yang menjadi rahasia negara.


"Soal Mas Anies dan Ganjar minta data pertahanan dibuka dan disampaikan dalam debat, jelas Pak Prabowo sebagai Menhan tidak bersedia, sebab tidak mungkin data Alutsista dan jenis yang kita miliki dibuka telanjang," kata Nusron, Senin (8/1)

Dalam kehidupan negara demokrasi, tambah dia, untuk menjaga kerahasiaan negara menjadi tantangan tersendiri.

Pasalnya, pertahanan juga bagian dari kerahasiaan negara. Sementara di negara demokrasi, transparansi menjadi sebuah keharusan.

"Di setiap negara demokrasi selalu ada ketegangan antara secrecy dengan defense dan security. Di satu sisi transparansi penting sebagai bagian dari demokrasi, di sisi lain pertahanan negara perlu kerahasian," katanya.

Sehingga, untuk mengatasi masalah itu, menurut Nusron, proses di legislatif menjadi sebuah solusi.

"Proses deliberasi di legislatif menjadi titik tengah, dan proses itu yang justru sudah dilakukan. Kita tetap harus transparan dalam kebijakan, namun tidak boleh menelanjangi strategi pertahanan kita," tukasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya