Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid/RMOL
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menanggapi pernyataan Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan, dan Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, yang meminta agar Prabowo Subianto membuka data soal pertahanan RI.
Pada debat Capres yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1) malam, Ganjar dan Anies meminta Prabowo membuka data pertahanan, mulai Alutsista hingga anggaran Kementerian Pertahanan RI.
Lewat rilis yang dikirim ke
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (8/1), Nusron berpendapat, Prabowo yang juga Menteri Pertahanan itu tentu tidak mau membuka sesuatu yang menjadi rahasia negara.
"Soal Mas Anies dan Ganjar minta data pertahanan dibuka dan disampaikan dalam debat, jelas Pak Prabowo sebagai Menhan tidak bersedia, sebab tidak mungkin data Alutsista dan jenis yang kita miliki dibuka telanjang," kata Nusron, Senin (8/1)
Dalam kehidupan negara demokrasi, tambah dia, untuk menjaga kerahasiaan negara menjadi tantangan tersendiri.
Pasalnya, pertahanan juga bagian dari kerahasiaan negara. Sementara di negara demokrasi, transparansi menjadi sebuah keharusan.
"Di setiap negara demokrasi selalu ada ketegangan antara
secrecy dengan
defense dan
security. Di satu sisi transparansi penting sebagai bagian dari demokrasi, di sisi lain pertahanan negara perlu kerahasian," katanya.
Sehingga, untuk mengatasi masalah itu, menurut Nusron, proses di legislatif menjadi sebuah solusi.
"Proses deliberasi di legislatif menjadi titik tengah, dan proses itu yang justru sudah dilakukan. Kita tetap harus transparan dalam kebijakan, namun tidak boleh menelanjangi strategi pertahanan kita," tukasnya.
