Berita

Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto dan capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo/Repro

Politik

DEBAT PILPRES 2024

Serang Prabowo, Ganjar: Pembelian Alutsista Bekas Gegabah!

MINGGU, 07 JANUARI 2024 | 21:44 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pembelian alutsista bekas dari luar negeri dinilai merupakan langkah yang gegabah. Alih-alih, Indonesia harusnya fokus pada penguatan industri pertahanan dalam negeri.

Hal itu diutarakan oleh capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo ketika menanggapi pertanyaan dari capres nomor urut dua, Prabowo Subianto selama Debat Capres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu (7/1).

Ketika itu Prabowo mempertanyakan prioritas teknologi pertahanan apa yang akan diambil oleh Ganjar jika terpilih.


Pada kesempatannya, Ganjar menyinggung langkah pembelian alutsista bekas oleh Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan sejak tahun 2019.

"Saya senang jika dalam forum ini bapak menjelaskan ide untuk membeli pesawat bekas, kenapa ini menjadi penting?" tanya Ganjar.

Kementerian Pertahanan sendiri telah menandatangani kontrak pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar senilai Rp11,8 triliun. Namun kesepakatan tersebut ditunda karena keterbatasan fiskal.

Selain pembelian alutsista bekas, Ganjar juga menyayangkan pembatalan kerjasama PT PAL  dan Korea Selatan untuk pembangunan kapal selam Alugoro-405.

Prabowo kemudian menjelaskan bahwa pembelian alutsista bukan mempersoalkan bekas atau tidak bekas, melainkan pada usia pakai.

"Alat perang itu usianya lebih dari 25 tahun. Misalnya pesawat Mirage 2000-5 yang rencanaya akan kita akuisisi usia pakainya 15 tahun," jelas Prabowo.

Selain itu, Prabowo membela pembelian alutsista bekas karena alutsista baru membutuhkan waktu pengiriman yang lebih lama.

Kembali menanggapi Prabowo, Ganjar menyebut pembelian alutsista bekas merupakan langkah gegabah.

"Karena (mantan Menhan) Juwono Sudarsono pernah menolak itu, dan apa yang bapak rencanakan hari ini ditunda. Apa artinya? Saya kira perencanaannya terlalu gegabah soal itu," tegas Ganjar.

"Keseriusan itu (juga) tidak dimunculkan sama sekali pada pengelolaan industri pertahanan dalam negeri," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya