Berita

Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto dan capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo/Repro

Politik

DEBAT PILPRES 2024

Serang Prabowo, Ganjar: Pembelian Alutsista Bekas Gegabah!

MINGGU, 07 JANUARI 2024 | 21:44 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pembelian alutsista bekas dari luar negeri dinilai merupakan langkah yang gegabah. Alih-alih, Indonesia harusnya fokus pada penguatan industri pertahanan dalam negeri.

Hal itu diutarakan oleh capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo ketika menanggapi pertanyaan dari capres nomor urut dua, Prabowo Subianto selama Debat Capres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu (7/1).

Ketika itu Prabowo mempertanyakan prioritas teknologi pertahanan apa yang akan diambil oleh Ganjar jika terpilih.


Pada kesempatannya, Ganjar menyinggung langkah pembelian alutsista bekas oleh Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan sejak tahun 2019.

"Saya senang jika dalam forum ini bapak menjelaskan ide untuk membeli pesawat bekas, kenapa ini menjadi penting?" tanya Ganjar.

Kementerian Pertahanan sendiri telah menandatangani kontrak pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar senilai Rp11,8 triliun. Namun kesepakatan tersebut ditunda karena keterbatasan fiskal.

Selain pembelian alutsista bekas, Ganjar juga menyayangkan pembatalan kerjasama PT PAL  dan Korea Selatan untuk pembangunan kapal selam Alugoro-405.

Prabowo kemudian menjelaskan bahwa pembelian alutsista bukan mempersoalkan bekas atau tidak bekas, melainkan pada usia pakai.

"Alat perang itu usianya lebih dari 25 tahun. Misalnya pesawat Mirage 2000-5 yang rencanaya akan kita akuisisi usia pakainya 15 tahun," jelas Prabowo.

Selain itu, Prabowo membela pembelian alutsista bekas karena alutsista baru membutuhkan waktu pengiriman yang lebih lama.

Kembali menanggapi Prabowo, Ganjar menyebut pembelian alutsista bekas merupakan langkah gegabah.

"Karena (mantan Menhan) Juwono Sudarsono pernah menolak itu, dan apa yang bapak rencanakan hari ini ditunda. Apa artinya? Saya kira perencanaannya terlalu gegabah soal itu," tegas Ganjar.

"Keseriusan itu (juga) tidak dimunculkan sama sekali pada pengelolaan industri pertahanan dalam negeri," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya