Berita

Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan/Repro

Politik

DEBAT PILPRES 2024

Anies: Presiden sebagai Panglima Diplomasi, Bukan Hadir di Forum Global sebagai Penonton

MINGGU, 07 JANUARI 2024 | 21:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Masalah diplomasi kepala negara dalam hubungan internasional disingung calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, dalam debat capres di Istora Senayan, pada Minggu malam (7/1).

Anies menyampaikan hal tersebut ketika merespons pemaparan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dalam segmen menjawab pertanyaan panelis.

Menurut Anies, penjelasan Prabowo yang ditanya soal strategi konkret melanjutkan kerjasama Selatan-Selatan, tidak menjawab masalah inti dalam persoalan diplomasi Indonesia.


Karena itulah, dia menilai kerjasama internasional bisa terjalin dengan baik jika ada kebersamaan dalam bekerja untuk mencapai satu tujuan yang sama.

"Kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin Selatan-Selatan, dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekadar hadir di forum-forum sebagai salah satu penonton, salah satu hadirin. Tapi datang ke sana membawa, ini agenda Selatan-Selatan," kata Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memberikan salah satu contoh konkret persoalan yang dihadapi negara-negara dunia bagian Selatan, yang seharusnya dipelopori langkah penyelesaiannya oleh Indonesia.

"Apa misalnya? kita berhadapan dengan climate crysis, yang biaya untuk menghadapi climate crysis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan Selatan-Selatan, yuk kita bicara dengan utara, bagaimana membiayai climate crysis sebagai satu kesatuan," ujar Anies.

Sebab itulah, Anies menganggap Indonesia sebagai inisiator kerjasama Selatan-Selatan yang digagas pada era Presiden pertama RI Ir. Soekarno di tahun 1955, dapat berlanjut dengan membawa gagasan-gagasan nyata.

"Indonesia (harus berlanjut) menjadi pemimpin Selatan-Selatan," demikian Anies.



Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya