Berita

Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo/Repro

Politik

DEBAT PILPRES 2024

Ganjar Ingin Ada Kesepakatan Sementara untuk Konflik Laut China Selatan

MINGGU, 07 JANUARI 2024 | 20:47 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Mandeknya penyelesaian konflik di Laut China Selatan selama puluhan tahun menjadi salah satu pembahasan selama Debat Capres 2024 dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri.

Dalam pertanyaan yang disampaikan moderator, disebutkan bahwa konflik Laut China Selatan belum selesai, dengan Code of Conduct (CoC) yang belum ramping. Bahkan saat ini Laut China Selatan menjadi arena hegemoni antara Amerika Serikat dan China.

Terkait hal ini, capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mengusulkan agar dibentuknya kesepakatan sementara, dengan tujuan untuk mencegah situasi yang tidak diinginkan.


"Indonesia bukan claimant, jadi sebenarnya kita punya banyak langkah untuk dilakukan," kata Ganjar di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu malam (7/1).

Langkah pertama yang perlu dilakukan menurut Ganjar adalah evaluasi upaya penyelesaian konflik. Bahkan setelah dibuat Declaration of Conduct (DOC), namun konflik 20 tahun itu belum menemukan titik terang.

"Usulan kami jelas dan clear. Apa itu? Kesepakatan sementara. Kenapa kesepakatan sementara perlu didorong dan inisiatif? Agar kita bisa mencegah situasi yang tidak diinginkan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Ganjar menyoroti upaya modernisasi militer China yang diperkirakan rampung pada 2027. Jika China semakin kuat, maka bukan tidak mungkin potensi konflik menjadi kenyataan.

"Mungkin perangnya tidak sampai ke Indonesia, tapi kita bisa kena dampaknya," imbuh dia.

Langkah lain yang diusulkan oleh Ganjar adalah penguatan patroli di wilayah Laut China Selatan. Untuk itu dibutuhkan infrastruktur seperti tanker-tanker terapung bagi TNI AL.

Infrastruktur ini diperlukan agar logistik menjadi murah, sehingga patroli tidak selalu kembali ke titik awal.

"Kita akan meredam dengan cara itu," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya