Berita

Halaqah Kebangsaan, Jaringan Ahlussunnah Wal Jamaah Indonesia di Pondok Pesantren Daarul Ilmi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat/Ist

Politik

Prioritas Penegakan Hukum, Jaringan Ulama Ahlussunnah Cirebon Dukung Ganjar-Mahfud

MINGGU, 07 JANUARI 2024 | 18:26 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di negara Indonesia, harus menjadi komitmen yang dimiliki pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk memimpin pemerintahan.

Pesan itu menjadi gagasan yang dibahas ulama dan kiai se-Cirebon dalam "Halaqah Kebangsaan, Jaringan Ahlussunnah Wal Jamaah Indonesia" di Pondok Pesantren Daarul Ilmi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat.

Pengasuh Pondok Pesantren Benda Kerep Kota Cirebon, KH. Muhammad Miftah Faqih mengatakan, penegakan hukum terutama soal korupsi sudah menjadi masalah akut di Indonesia.


"Karena Indonesia itu yang paling besar penyakitnya adalah korupsi. Kalau korupsi itu hilang, insya Allah Indonesia akan cepat maju," kata Kiai Miftah, dalam keterangan tertulis, Minggu (7/1).

Untuk menjawab dua aspek penting itu, kata Kiai Miftah, peserta halaqah sepakat mendukung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Menurutnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah pemimpin yang berkomitmen untuk memberantas korupsi dan akan memberikan dampak positif dalam percepatan pembangunan dan menjadikan Indonesia lebih kompetitif di dunia internasional.

Kiai Miftah, juga menyampaikan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi bukan hanya sekadar agenda politik, melainkan fondasi utama untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dan adil.

"Dengan naiknya beliau mudah-mudahan bisa merawat dan memperbaiki NKRI, itu yang saya harapkan," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya