Berita

Halaqah Kebangsaan, Jaringan Ahlussunnah Wal Jamaah Indonesia di Pondok Pesantren Daarul Ilmi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat/Ist

Politik

Prioritas Penegakan Hukum, Jaringan Ulama Ahlussunnah Cirebon Dukung Ganjar-Mahfud

MINGGU, 07 JANUARI 2024 | 18:26 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di negara Indonesia, harus menjadi komitmen yang dimiliki pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk memimpin pemerintahan.

Pesan itu menjadi gagasan yang dibahas ulama dan kiai se-Cirebon dalam "Halaqah Kebangsaan, Jaringan Ahlussunnah Wal Jamaah Indonesia" di Pondok Pesantren Daarul Ilmi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat.

Pengasuh Pondok Pesantren Benda Kerep Kota Cirebon, KH. Muhammad Miftah Faqih mengatakan, penegakan hukum terutama soal korupsi sudah menjadi masalah akut di Indonesia.


"Karena Indonesia itu yang paling besar penyakitnya adalah korupsi. Kalau korupsi itu hilang, insya Allah Indonesia akan cepat maju," kata Kiai Miftah, dalam keterangan tertulis, Minggu (7/1).

Untuk menjawab dua aspek penting itu, kata Kiai Miftah, peserta halaqah sepakat mendukung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Menurutnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah pemimpin yang berkomitmen untuk memberantas korupsi dan akan memberikan dampak positif dalam percepatan pembangunan dan menjadikan Indonesia lebih kompetitif di dunia internasional.

Kiai Miftah, juga menyampaikan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi bukan hanya sekadar agenda politik, melainkan fondasi utama untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dan adil.

"Dengan naiknya beliau mudah-mudahan bisa merawat dan memperbaiki NKRI, itu yang saya harapkan," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya