Berita

Jurubicara Timnas Amin, Sukamta/Ist

Politik

Timnas Amin Siapkan Terobosan Baru Pengadaan Alutsista

MINGGU, 07 JANUARI 2024 | 16:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kritik Cawapres Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, soal pemerintah yang kerap utang untuk membeli alat perang atau Alutsista, dinilai Jurubicara Timnas Amin, Sukamta, sangat tepat.

Menurutnya, Cak Imin sedang mengingatkan, bahwa pemimpin memiliki prioritas dalam menyusun kebijakan, mengingat negara memiliki keterbatasan anggaran di tengah banyaknya kebutuhan.

"Prioritas yang dibuat jangan sampai mengorbankan rakyat, karena kesejahteraan rakyat prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar," katanya, lewat keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu (7/1).


Sukamta yang juga anggota Komisi I DPR RI itu juga menyatakan, paradigma “Si vis pacem, para bellum” yang berarti, jika kamu menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang, harus ditempatkan secara bijak.

Menurutnya, pertahanan tidak melulu soal militer dan Alutsista. Anggaran belanja alat perang juga jangan sampai melampaui yang seharusnya, apalagi jika harus berutang banyak.

Diketahui, Kemenhan belanja Alutsista dari pinjaman luar negeri untuk periode 2020-2024 sejumlah US$25 miliar, setara Rp385 triliun (kurs Rp15.400 per Dolar AS).

"Memprioritaskan aspek pertahanan di atas kesejahteraan itu tidak bijak. Karena pertahanan yang paling utama adalah pada kualitas sumber daya manusia, bukan pada aspek kekuatan fisik militer dengan teknologi Alutsista yang canggih," jelasnya.

Meski begitu, calon anggota DPR RI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil DIY itu memahami bahwa belanja Alutsista tetap penting. Namun tetap menggunakan prioritas sesuai skala kebutuhan dan keterbatasan anggaran yang ada.

“Karenanya, setelah skema pengadaan alutsista MEF (Minimum Essential Forces) tahap III berakhir pada 2024, Timnas Amin memprogramkan NEF (New Essential Forces) yaitu pengadaan Alutsista berbasis fungsi dan adaptasi teknologi," jelasnya.

"Pengadaan Alutsista ke depan tidak melulu yang besar-besar, tetapi perlu melihat efektivitas, kecanggihan dan efisiensi,” pungkas Sukamta.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya