Berita

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Publik Menunggu Ketegasan Megawati Pecat Jokowi

MINGGU, 07 JANUARI 2024 | 14:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Publik diyakini masih berharap Megawati Soekarnoputri dapat tegak berdiri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yang berwibawa dengan memecat Presiden Joko Widodo sebagai kader PDIP.

Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi yang melihat hubungan Jokowi dengan PDIP saat ini semakin menjauh. Apalagi, nantinya Jokowi tidak hadir di acara ulang tahun PDIP.

"Sikap Jokowi tinggalkan Jakarta di saat PDIP akan adakan ulang tahun bisa jadi ini sikap demonstratif, Megawati dan PDIP sudah tidak dianggap lagi," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/1).


Muslim meyakini, publik menganggap bahwa Megawati dan PDIP telah dibuang oleh Jokowi. Bahkan bisa jadi Jokowi merasa telah menjadi orang kuat dan sedang mengendalikan kekuasaan saat ini.

"Siapa pun tidak dapat mencegah keinginan dan kemauan Jokowi dalam langkah dan tindakan politiknya, termasuk Megawati dan PDIP yang telah membesarkannya. Bisa jadi dahulu, Jokowi mencium tangan Megawati sebagaimana gambar viral bertebaran. Tapi, bisa jadi saat ini di benak Jokowi, akan membalas dendam bgaimana caranya agar Megawati mencium tangan Jokowi," kata Muslim.

Tak hanya itu, kata Muslim, Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kekuatan yang dapat mengendalikan apa saja. Termasuk bisa saja memaksa PDIP dan Megawati untuk tunduk kepada Jokowi.

Untuk itu, kata Muslim, saat ini publik menunggu sikap dari Megawati dan PDIP terhadap Jokowi.

"Apakah Megawati akan memberhentikan Jokowi sebagai kader PDIP dan mencabut gelar sebagai petugas partai dan menggalang kekuatan di DPR untuk impeachment Jokowi sebagai Presiden? Publik masih berharap Megawati dapat tegak berdiri sebagai Ketua Umum PDIP yang berwibawa. Meski saat ini, wibawa Megawati tergerus oleh sikap Jokowi sebagai petugas partainya," pungkas Muslim.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya