Berita

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Publik Menunggu Ketegasan Megawati Pecat Jokowi

MINGGU, 07 JANUARI 2024 | 14:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Publik diyakini masih berharap Megawati Soekarnoputri dapat tegak berdiri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yang berwibawa dengan memecat Presiden Joko Widodo sebagai kader PDIP.

Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi yang melihat hubungan Jokowi dengan PDIP saat ini semakin menjauh. Apalagi, nantinya Jokowi tidak hadir di acara ulang tahun PDIP.

"Sikap Jokowi tinggalkan Jakarta di saat PDIP akan adakan ulang tahun bisa jadi ini sikap demonstratif, Megawati dan PDIP sudah tidak dianggap lagi," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/1).


Muslim meyakini, publik menganggap bahwa Megawati dan PDIP telah dibuang oleh Jokowi. Bahkan bisa jadi Jokowi merasa telah menjadi orang kuat dan sedang mengendalikan kekuasaan saat ini.

"Siapa pun tidak dapat mencegah keinginan dan kemauan Jokowi dalam langkah dan tindakan politiknya, termasuk Megawati dan PDIP yang telah membesarkannya. Bisa jadi dahulu, Jokowi mencium tangan Megawati sebagaimana gambar viral bertebaran. Tapi, bisa jadi saat ini di benak Jokowi, akan membalas dendam bgaimana caranya agar Megawati mencium tangan Jokowi," kata Muslim.

Tak hanya itu, kata Muslim, Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kekuatan yang dapat mengendalikan apa saja. Termasuk bisa saja memaksa PDIP dan Megawati untuk tunduk kepada Jokowi.

Untuk itu, kata Muslim, saat ini publik menunggu sikap dari Megawati dan PDIP terhadap Jokowi.

"Apakah Megawati akan memberhentikan Jokowi sebagai kader PDIP dan mencabut gelar sebagai petugas partai dan menggalang kekuatan di DPR untuk impeachment Jokowi sebagai Presiden? Publik masih berharap Megawati dapat tegak berdiri sebagai Ketua Umum PDIP yang berwibawa. Meski saat ini, wibawa Megawati tergerus oleh sikap Jokowi sebagai petugas partainya," pungkas Muslim.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya