Berita

Ketua TPC Ganjar -Mahfud Kabupaten Grobogan, Agus Siswanto/RMOLJateng

Nusantara

Penggunaan Surat Suara Salah dalam Simulasi Disesalkan Ketua TPC Ganjar-Mahfud Grobogan

MINGGU, 07 JANUARI 2024 | 03:23 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Ketua Tim Pemenangan Cabang (TPC) Ganjar-Mahfud, Kabupaten Grobogan, Agus Siswanto, menyayangkan adanya simulasi surat suara pilpres yang hanya menampilkan dua pasangan capres cawapres.

Selaku Ketua TPC Grobogan, dia menyesalkan surat suara 'salah' itu tetap digunakan untuk simulasi. Seharusnya, sebelum melakukan simulasi dicek dulu kebenaran surat suara tersebut.

"Sebagai penerima simulasi surat suara, seharusnya KPUD melaporkan ke KPU jika terjadi kesalahan. Peran Bawaslu sendiri itu bagaimana, sebenarnya ini ada apa?" ucapnya saat dihubungi Kantor Berita RMOLJateng via WhatsApp, Sabtu (6/1).


Terpisah, Ketua KPU Grobogan, Agung Sutopo menuturkan, saat pihaknya menggelar simulasi surat suara pilpres yang memuat dua kolom capres cawapres, tidak ada protes.

”Terkait simulasi surat suara Pilpres, di sini tidak ada yang komplain. Yang ada (komplain) dari kabupaten sebelah,” katanya usai Apel Pelipatan Surat Suara di Gedung Serba Guna Dewi Sri Purwodadi.

Agung menjelaskan, simulasi telah berlangsung Desember 2023 lalu. Saat kegiatan berlangsung, Agung mengklaim tidak ada pihak yang keberatan.

”Simulasi sudah selesai, terakhir kalau tidak salah 24 Desember 2023,” imbuhnya. ”Semua kita dapat dari (KPU) RI. Materi dari sana semua."

Di sisi lain, per Sabtu (6/1), KPU Grobogan mulai menggelar pelipatan surat suara. Logistik surat suara yang datang sementara ini yakni DPR RI dan DPRD Jateng.  

”Pelipatan surat suara ini ditargetkan empat hari. Tapi mudah-mudahan tiga hari selesai. Peserta pelipatannya 132 kelompok dikali 4, berarti ada 528 orang,” terangnya.

Dalam pelipatan surat suara itu, peserta dibayar Rp250 per surat suara. Peserta mesti menaati peraturan yang cukup ketat seperti tidak boleh membawa ponsel, makanan, dan minuman di area pelipatan. 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya