Berita

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur/Net

Politik

Soal Insiden Boyolali, YLBHI Minta Komisi I Panggil KSAD

SABTU, 06 JANUARI 2024 | 23:11 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi I DPR RI diminta memanggil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak. Desakan itu menyusul pernyataan Maruli Simanjuntak soal insiden prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan, Komisi I perlu meminta penjelasan Maruli yang terkesan permisif terhadap insiden yang melibatkan prajurit TNI dan simpatisan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Komisi I DPR RI kami minta segera memanggil dan mengevaluasi KSAD yang permisif terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI," ujar Isnur dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/1).


Bagi Isnur, kekerasan oleh TNI pada masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan untuk alasan apapun.

Menurutnya, dengan pemanggilan Komisi I pada Maruli juga akan meredam situasi yang tidak kondusif menjelang Pemilu 2024.

"Kami memandang, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI tidak dibenarkan dengan dalih apapun," pungkasnya.

Adapun Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, aksi prajurit TNI dalam insiden penganiayaan di Boyolali, terjadi karena adanya sebab di mana simpatisan tidak mengindahkan peringatan.

Tepatnya, kata Maruli, rombongan simpatisan dengan motor bersuara bising diingatkan untuk menjaga ketertiban di sekitar markas TNI.

"Jangan menganalisa kejadian berdasarkan video pendek. Rombongannya sudah mutar delapan kali dan sudah berulang kali diingatkan (agar jangan menimbulkan kebisingan). Jadi ada aksi ada reaksi," kata Maruli.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya