Berita

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur/Net

Politik

Soal Insiden Boyolali, YLBHI Minta Komisi I Panggil KSAD

SABTU, 06 JANUARI 2024 | 23:11 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi I DPR RI diminta memanggil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak. Desakan itu menyusul pernyataan Maruli Simanjuntak soal insiden prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan, Komisi I perlu meminta penjelasan Maruli yang terkesan permisif terhadap insiden yang melibatkan prajurit TNI dan simpatisan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Komisi I DPR RI kami minta segera memanggil dan mengevaluasi KSAD yang permisif terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI," ujar Isnur dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/1).


Bagi Isnur, kekerasan oleh TNI pada masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan untuk alasan apapun.

Menurutnya, dengan pemanggilan Komisi I pada Maruli juga akan meredam situasi yang tidak kondusif menjelang Pemilu 2024.

"Kami memandang, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI tidak dibenarkan dengan dalih apapun," pungkasnya.

Adapun Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, aksi prajurit TNI dalam insiden penganiayaan di Boyolali, terjadi karena adanya sebab di mana simpatisan tidak mengindahkan peringatan.

Tepatnya, kata Maruli, rombongan simpatisan dengan motor bersuara bising diingatkan untuk menjaga ketertiban di sekitar markas TNI.

"Jangan menganalisa kejadian berdasarkan video pendek. Rombongannya sudah mutar delapan kali dan sudah berulang kali diingatkan (agar jangan menimbulkan kebisingan). Jadi ada aksi ada reaksi," kata Maruli.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya