Berita

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur/Net

Politik

Soal Insiden Boyolali, YLBHI Minta Komisi I Panggil KSAD

SABTU, 06 JANUARI 2024 | 23:11 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi I DPR RI diminta memanggil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak. Desakan itu menyusul pernyataan Maruli Simanjuntak soal insiden prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan, Komisi I perlu meminta penjelasan Maruli yang terkesan permisif terhadap insiden yang melibatkan prajurit TNI dan simpatisan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Komisi I DPR RI kami minta segera memanggil dan mengevaluasi KSAD yang permisif terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI," ujar Isnur dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/1).


Bagi Isnur, kekerasan oleh TNI pada masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan untuk alasan apapun.

Menurutnya, dengan pemanggilan Komisi I pada Maruli juga akan meredam situasi yang tidak kondusif menjelang Pemilu 2024.

"Kami memandang, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI tidak dibenarkan dengan dalih apapun," pungkasnya.

Adapun Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, aksi prajurit TNI dalam insiden penganiayaan di Boyolali, terjadi karena adanya sebab di mana simpatisan tidak mengindahkan peringatan.

Tepatnya, kata Maruli, rombongan simpatisan dengan motor bersuara bising diingatkan untuk menjaga ketertiban di sekitar markas TNI.

"Jangan menganalisa kejadian berdasarkan video pendek. Rombongannya sudah mutar delapan kali dan sudah berulang kali diingatkan (agar jangan menimbulkan kebisingan). Jadi ada aksi ada reaksi," kata Maruli.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya