Berita

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa/Net

Bisnis

Jaringan Pasar Meluas, Misi Dagang Jatim Tembus Rp11,47 T

SABTU, 06 JANUARI 2024 | 05:52 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa selama 2019-2023 mencatatkan nilai transaksi misi dagang baik dalam dan luar negeri sebesar Rp11,47 triliun.

Lebih detailnya, transaksi misi dagang dalam negeri mencatatkan nilai Rp10,17 triliun dengan jumlah transaksi 1.641 kali. Sementara misi dagang luar negeri yang digelar mulai tahun 2022 digelar di empat negara yaitu Arab Saudi, Malaysia, Timor Leste dan Hong Kong.

Misi dagang luar negeri tersebut mencatatkan nilai Rp1,3 triliun dengan jumlah 39 transaksi. Dengan beberapa komoditi antara lain, sambal lauk, kacang hijau, frozen ayam/bebek, bumbu, rempah rempah, mie kering, kopi, minyak goreng, alpukat, manggis, kacang mete, aneka keripik buah, bakso, frozen fish, kelapa dan sarang burung walet.


Dengan capaian transaksi tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan ini merupakan upaya nyata dalam mewujudkan penguatan pasar berbagai komoditas asal Jatim. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jatim.

“Misalnya saat terjadi kelangkaan beras. Kita bisa support wilayah yang memang membutuhkan beras karena Jatim berasnya surplus. Begitu pula sebaliknya, ini jadi kesempatan kami untuk saling melengkapi komoditi dengan wilayah lainnya,” ujar Khofifah dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (5/1).

Khofifah menambahkan, misi dagang ini juga merupakan salah satu cara menjalin kerja sama yang efektif. Karena di sini, para trader bisa langsung bertemu dengan buyer. Mereka dapat mengenalkan produknya hingga menjalin kerja sama.

“Kegiatan ini untuk memfasilitasi upaya peningkatan nilai transaksi perdagangan melalui kesepakatan bisnis. Selain itu, juga sebagai sarana untuk memasarkan dan memperluas jaringan pasar produk unggulan Jawa Timur dalam upaya peningkatan kerjasama strategis di sektor industri, perdagangan, dan investasi,” jelasnya.

Tak hanya itu, Khofifah menjelaskan, misi dagang merupakan sebuah upaya untuk menemukenali keunggulan kompetitif dan komparatif dari masing-masing provinsi di seluruh Indonesia. Terlebih, pasar dalam negeri merupakan pasar yang sangat besar, yang mana 270 juta masyarakat Indonesia adalah market yang luar biasa.

"Ekspor ke luar negeri memang penting, namun Jawa Timur terus menguatkan perdagangan antarpulau dan provinsi se-Indonesia dengan jumlah market yang besar,” tegasnya.

Khofifah berharap kerjasama perdagangan yang ada pada misi dagang selama ini akan terus berjalan meski misi dagang telah berakhir. Ia mengibaratkan seperti menabuh genderang setelah itu antara trader dan buyer akan melakukan proses transaksi masing-masing.

"Misi dagang Jatim dengan provinsi lain ini juga sekaligus untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui Program peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)," imbuhnya.

Dalam setiap kegiatan Misi Dagang ini, terang Khofifah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak hanya bermitra dengan pemerintah provinsi mitra dagang, tetapi juga melibatkan organisasi dan pelaku usaha seperti KADIN (Kamar Dagang dan Industri), IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), dan HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) serta para pelaku usaha dari Provinsi Mitra.

“Bahkan kami juga mengajak Raka Raki Jawa Timur untuk menampilkan karya wastra khas Jatim agar diketahui oleh masyarakat luas,” ungkap dia.

“Itulah yang coba kami kenalkan. Bahwa selain komoditi yang bisa jadi substitusi kebutuhan di wilayah lain, ada juga karya seperti wastra dan seni lainnya hingga wisata iconic di Jatim,” pungkas Gubernur Khofifah.

Pemprov Jawa Timur menyampaikan terima kasih kepada semua kepala daerah yang telah menyiapkan forum mitra dagang. Termasuk Kadin, IWAPI serta HIPMI antar Provinsi, pelaku UMKM antar provinsi dan semua pihak yang terlibat dalam pergerakan misi dagang sehingga memberikan produktivitas secara timbal balik.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya