Berita

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa/Net

Bisnis

Jaringan Pasar Meluas, Misi Dagang Jatim Tembus Rp11,47 T

SABTU, 06 JANUARI 2024 | 05:52 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa selama 2019-2023 mencatatkan nilai transaksi misi dagang baik dalam dan luar negeri sebesar Rp11,47 triliun.

Lebih detailnya, transaksi misi dagang dalam negeri mencatatkan nilai Rp10,17 triliun dengan jumlah transaksi 1.641 kali. Sementara misi dagang luar negeri yang digelar mulai tahun 2022 digelar di empat negara yaitu Arab Saudi, Malaysia, Timor Leste dan Hong Kong.

Misi dagang luar negeri tersebut mencatatkan nilai Rp1,3 triliun dengan jumlah 39 transaksi. Dengan beberapa komoditi antara lain, sambal lauk, kacang hijau, frozen ayam/bebek, bumbu, rempah rempah, mie kering, kopi, minyak goreng, alpukat, manggis, kacang mete, aneka keripik buah, bakso, frozen fish, kelapa dan sarang burung walet.

Dengan capaian transaksi tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan ini merupakan upaya nyata dalam mewujudkan penguatan pasar berbagai komoditas asal Jatim. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jatim.

“Misalnya saat terjadi kelangkaan beras. Kita bisa support wilayah yang memang membutuhkan beras karena Jatim berasnya surplus. Begitu pula sebaliknya, ini jadi kesempatan kami untuk saling melengkapi komoditi dengan wilayah lainnya,” ujar Khofifah dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (5/1).

Khofifah menambahkan, misi dagang ini juga merupakan salah satu cara menjalin kerja sama yang efektif. Karena di sini, para trader bisa langsung bertemu dengan buyer. Mereka dapat mengenalkan produknya hingga menjalin kerja sama.

“Kegiatan ini untuk memfasilitasi upaya peningkatan nilai transaksi perdagangan melalui kesepakatan bisnis. Selain itu, juga sebagai sarana untuk memasarkan dan memperluas jaringan pasar produk unggulan Jawa Timur dalam upaya peningkatan kerjasama strategis di sektor industri, perdagangan, dan investasi,” jelasnya.

Tak hanya itu, Khofifah menjelaskan, misi dagang merupakan sebuah upaya untuk menemukenali keunggulan kompetitif dan komparatif dari masing-masing provinsi di seluruh Indonesia. Terlebih, pasar dalam negeri merupakan pasar yang sangat besar, yang mana 270 juta masyarakat Indonesia adalah market yang luar biasa.

"Ekspor ke luar negeri memang penting, namun Jawa Timur terus menguatkan perdagangan antarpulau dan provinsi se-Indonesia dengan jumlah market yang besar,” tegasnya.

Khofifah berharap kerjasama perdagangan yang ada pada misi dagang selama ini akan terus berjalan meski misi dagang telah berakhir. Ia mengibaratkan seperti menabuh genderang setelah itu antara trader dan buyer akan melakukan proses transaksi masing-masing.

"Misi dagang Jatim dengan provinsi lain ini juga sekaligus untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui Program peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)," imbuhnya.

Dalam setiap kegiatan Misi Dagang ini, terang Khofifah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak hanya bermitra dengan pemerintah provinsi mitra dagang, tetapi juga melibatkan organisasi dan pelaku usaha seperti KADIN (Kamar Dagang dan Industri), IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), dan HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) serta para pelaku usaha dari Provinsi Mitra.

“Bahkan kami juga mengajak Raka Raki Jawa Timur untuk menampilkan karya wastra khas Jatim agar diketahui oleh masyarakat luas,” ungkap dia.

“Itulah yang coba kami kenalkan. Bahwa selain komoditi yang bisa jadi substitusi kebutuhan di wilayah lain, ada juga karya seperti wastra dan seni lainnya hingga wisata iconic di Jatim,” pungkas Gubernur Khofifah.

Pemprov Jawa Timur menyampaikan terima kasih kepada semua kepala daerah yang telah menyiapkan forum mitra dagang. Termasuk Kadin, IWAPI serta HIPMI antar Provinsi, pelaku UMKM antar provinsi dan semua pihak yang terlibat dalam pergerakan misi dagang sehingga memberikan produktivitas secara timbal balik.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya