Berita

Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susant dan Pemerhati Pemilu Bersih, Eddy Wijaya saat peluncuran platform Jaga pemilu/Ist

Politik

Jaga Pemilu Luncurkan Platform Pengawal Pesta Demokrasi

JUMAT, 05 JANUARI 2024 | 22:54 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Perkumpulan Jaga Pemilu meluncurkan sebuah platform untuk mengajak masyarakat mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan.

Platform tersebut diberi nama jagapemilu.com yang diluncurkan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/1).

Pemerhati Pemilu Bersih, Eddy Wijaya mengatakan, platform tersebut sebagai langkah baik untuk mengawal pemilu yang netral. Namun ia menekankan agar para anggotanya bebas dari kepentingan pribadi yang bisa merusak tujuan awal gerakan tersebut.


“Supaya bisa berjalan dengan netral, semua orang yang ikut menjadi relawan harus diverifikasi dengan benar. Termasuk dalam menyaring secara benar jika ada laporan dan bukti kecurangan yang unggah ke website jagapemilu.com,” kata Eddy saat hadir dalam peluncuran tersebut.

Eddy menegaskan, pengawasan masyarakat jauh lebih penting dibanding lembaga resmi yang sudah ditugaskan negara. Sebab, jumlah personel penyelenggara pemilu masih terbatas.

“Saya optimistis keberadaan platform ini dapat mendorong pemilu berjalan dengan jujur dan adil,” jelasnya.

Pandangan Eddy, potensi kecurangan dan pelanggaran di setiap pemilu pasti muaranya berkaitan dengan perolehan suara. Potensi inilah yang bisa mengakibatkan konflik horizontal antar pendukung.

Untuk meminimalisir konflik tersebut, maka masing-masing paslon diharapkan ikut berkontribusi mengimbau pendukungnya tetap tenang dan tidak anarkistis.

“Semua paslon harus mengimbau pemilih dengan cara yang positif. Tidak melakukan black campaign atau menjelek-jelekkan paslon lain," tutupnya.

Peluncuran platform tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh, seperti mantan Komisioner KPK, Erry Riyana Hardjapamekas; mantan Wakil Koordinator BP ICW, Luky Djani; Gurubesar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Prof Sulistyowati Irianto; Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, dan beberapa lainnya.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

Energi Bersih Semakin Diminati Sektor Industri dan Bisnis

Jumat, 23 Januari 2026 | 20:09

Relawan Bara JP Hapus Nama Jokowi

Jumat, 23 Januari 2026 | 19:52

Pengelola Apartemen Jakarta Utara Bantu Polisi Putus Rantai Peredaran Narkoba

Jumat, 23 Januari 2026 | 19:24

Produk Warga Binaan Didorong Masuk Kopdes Merah Putih

Jumat, 23 Januari 2026 | 19:01

Wamenkomdigi Tegaskan Jaringan di Sumbar dan Sumut Hampir Pulih 100 Persen

Jumat, 23 Januari 2026 | 18:52

Sinergi untuk Akselerasi, Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan UMKM

Jumat, 23 Januari 2026 | 18:45

Raja Maroko Puji Soliditas Nasional di Piala Afrika 2025

Jumat, 23 Januari 2026 | 18:27

Iran Batasi Akses Internet demi Putus Komando Teroris Asing ke Perusuh

Jumat, 23 Januari 2026 | 18:05

Kasus Kuota Haji: Dito Ariotedjo Ungkap hanya Ditanya Satu Pertanyaan Soal Fuad Hasan

Jumat, 23 Januari 2026 | 17:59

Kongres XXII: Sujahri-Amir Tidak Sah Pimpin GMNI

Jumat, 23 Januari 2026 | 17:43

Selengkapnya