Berita

Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susant dan Pemerhati Pemilu Bersih, Eddy Wijaya saat peluncuran platform Jaga pemilu/Ist

Politik

Jaga Pemilu Luncurkan Platform Pengawal Pesta Demokrasi

JUMAT, 05 JANUARI 2024 | 22:54 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Perkumpulan Jaga Pemilu meluncurkan sebuah platform untuk mengajak masyarakat mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan.

Platform tersebut diberi nama jagapemilu.com yang diluncurkan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/1).

Pemerhati Pemilu Bersih, Eddy Wijaya mengatakan, platform tersebut sebagai langkah baik untuk mengawal pemilu yang netral. Namun ia menekankan agar para anggotanya bebas dari kepentingan pribadi yang bisa merusak tujuan awal gerakan tersebut.


“Supaya bisa berjalan dengan netral, semua orang yang ikut menjadi relawan harus diverifikasi dengan benar. Termasuk dalam menyaring secara benar jika ada laporan dan bukti kecurangan yang unggah ke website jagapemilu.com,” kata Eddy saat hadir dalam peluncuran tersebut.

Eddy menegaskan, pengawasan masyarakat jauh lebih penting dibanding lembaga resmi yang sudah ditugaskan negara. Sebab, jumlah personel penyelenggara pemilu masih terbatas.

“Saya optimistis keberadaan platform ini dapat mendorong pemilu berjalan dengan jujur dan adil,” jelasnya.

Pandangan Eddy, potensi kecurangan dan pelanggaran di setiap pemilu pasti muaranya berkaitan dengan perolehan suara. Potensi inilah yang bisa mengakibatkan konflik horizontal antar pendukung.

Untuk meminimalisir konflik tersebut, maka masing-masing paslon diharapkan ikut berkontribusi mengimbau pendukungnya tetap tenang dan tidak anarkistis.

“Semua paslon harus mengimbau pemilih dengan cara yang positif. Tidak melakukan black campaign atau menjelek-jelekkan paslon lain," tutupnya.

Peluncuran platform tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh, seperti mantan Komisioner KPK, Erry Riyana Hardjapamekas; mantan Wakil Koordinator BP ICW, Luky Djani; Gurubesar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Prof Sulistyowati Irianto; Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, dan beberapa lainnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ketua MPR Bicara Islam dan Kemajuan di Forum Mufti Dunia

Jumat, 12 Juni 2026 | 20:15

Cara Reaktivasi MyPertamina agar QR Code Aktif Lagi, Bisa Lewat Website dan Aplikasi

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:57

Dua Akses Stasiun MRT Dukuh Atas Ditutup Imbas Demo

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:54

Sinopsis Backrooms, Film Horor Adaptasi Serial YouTube yang Pecahkan Rekor Box Office

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:44

Demonstran Depan UOB

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:39

Palsukan Tanda Tangan, Bendahara BUMDes Diduga Korupsi Rp1,6 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:35

KPK Didesak Naikkan Status Pejabat DJBC Ahmad Dedi ke Penyidikan

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:32

BRI Gelontorkan Dana Rp500 Miliar untuk Buyback Saham

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:14

Jadwal Lengkap Fase Grup Piala Dunia 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:13

PDIP Diminta Tertibkan Kader Diduga Terlibat Program MBG

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:47

Selengkapnya