Berita

Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susant dan Pemerhati Pemilu Bersih, Eddy Wijaya saat peluncuran platform Jaga pemilu/Ist

Politik

Jaga Pemilu Luncurkan Platform Pengawal Pesta Demokrasi

JUMAT, 05 JANUARI 2024 | 22:54 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Perkumpulan Jaga Pemilu meluncurkan sebuah platform untuk mengajak masyarakat mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan.

Platform tersebut diberi nama jagapemilu.com yang diluncurkan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/1).

Pemerhati Pemilu Bersih, Eddy Wijaya mengatakan, platform tersebut sebagai langkah baik untuk mengawal pemilu yang netral. Namun ia menekankan agar para anggotanya bebas dari kepentingan pribadi yang bisa merusak tujuan awal gerakan tersebut.


“Supaya bisa berjalan dengan netral, semua orang yang ikut menjadi relawan harus diverifikasi dengan benar. Termasuk dalam menyaring secara benar jika ada laporan dan bukti kecurangan yang unggah ke website jagapemilu.com,” kata Eddy saat hadir dalam peluncuran tersebut.

Eddy menegaskan, pengawasan masyarakat jauh lebih penting dibanding lembaga resmi yang sudah ditugaskan negara. Sebab, jumlah personel penyelenggara pemilu masih terbatas.

“Saya optimistis keberadaan platform ini dapat mendorong pemilu berjalan dengan jujur dan adil,” jelasnya.

Pandangan Eddy, potensi kecurangan dan pelanggaran di setiap pemilu pasti muaranya berkaitan dengan perolehan suara. Potensi inilah yang bisa mengakibatkan konflik horizontal antar pendukung.

Untuk meminimalisir konflik tersebut, maka masing-masing paslon diharapkan ikut berkontribusi mengimbau pendukungnya tetap tenang dan tidak anarkistis.

“Semua paslon harus mengimbau pemilih dengan cara yang positif. Tidak melakukan black campaign atau menjelek-jelekkan paslon lain," tutupnya.

Peluncuran platform tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh, seperti mantan Komisioner KPK, Erry Riyana Hardjapamekas; mantan Wakil Koordinator BP ICW, Luky Djani; Gurubesar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Prof Sulistyowati Irianto; Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, dan beberapa lainnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Manifesto PRD 1996: Ketika Sekelompok Anak Muda Membuat Penguasa Susah Tidur

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:27

Kanada Minta Warganya Waspadai Wabah Cyclospora sebelum Bepergian ke AS

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:16

BRI Peduli Buka Jalan UMKM Mebel Sukoharjo Tembus Pasar Global

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:10

Ganti Kapolri dan Jaksa Agung Diusulkan Barengan

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:06

Kemnaker Jamin 134 Pegawai PT Amos Terima Pesangon Rp12,7 Miliar

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:03

Purbaya Ungkap Alasan RI Tawarkan Pajak 0 Persen Selama 50 Tahun di PFII

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:47

KPK Sita Toyota Alphard Diduga Hadiah Proyek Bupati Lalu Ahmad Zaini

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:30

Risiko Perang Terbuka AS-Iran Meningkat Gegara Rebutan Selat Hormuz

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:23

KPK Bantah Kabar Penangkapan Gatot Heroe Hernanda

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:17

Fahira Ungkap Lima Tantangan Anak Indonesia dan Solusinya

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:12

Selengkapnya