Berita

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto/Net

Politik

PKS Desak Pemerintah Umumkan Hasil Audit Kebakaran PT ITSS Morowali

JUMAT, 05 JANUARI 2024 | 22:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah mengumumkan hasil audit Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian terkait kebakaran smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), Morowali, Sulawesi Tengah.

Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, lewat keterangan resmi, di Jakarta, Jumat (5/1).

Mulyanto menilai proses pemeriksaan di kepolisian dan kementerian harus berjalan bersamaan, agar diketahui penyebab sebenarnya kecelakaan yang menelan 21 korban jiwa dan 30 korban luka, yang hingga kini masih dirawat di rumah sakit.


Dia mendesak pemerintah membuat laporan resmi terkait kelayakan operasional smelter PT ITSS. Jika ternyata sarana smelter PT ITSS tidak memenuhi standar, pemerintah harus berani mencabut izin operasional perusahaan China itu.

“Pemerintah harus mengaudit sendiri teknologi dan sistem smelternya, untuk mengetahui apakah yang digunakan di PT ITSS ini andal bagi keselamatan kerja dan lingkungan. Dikhawatirkan, masalahnya bukan hanya pada pelaksanaan SOP, tetapi pada keandalan smelternya,” kata Mulyanto.

Anggota Komisi VII DPR RI itu menyebut pemerintah punya kewajiban untuk melindungi masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing.

“Karena itu pemerintah harus memastikan smelter nikel perusahaan China itu digunakan layak dan andal untuk digunakan,” ujarnya.

Pemerintah, tegas Mulyanto, jangan membiarkan masyarakat menjadi korban uji coba kelayakan peralatan kerja perusahaan asing.

“Justru sebaliknya pemerintah harus mendorong terjadinya proses alih-teknologi dari perusahaan asing ke perusahaan dalam negeri,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya