Berita

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto/Net

Politik

PKS Desak Pemerintah Umumkan Hasil Audit Kebakaran PT ITSS Morowali

JUMAT, 05 JANUARI 2024 | 22:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah mengumumkan hasil audit Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian terkait kebakaran smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), Morowali, Sulawesi Tengah.

Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, lewat keterangan resmi, di Jakarta, Jumat (5/1).

Mulyanto menilai proses pemeriksaan di kepolisian dan kementerian harus berjalan bersamaan, agar diketahui penyebab sebenarnya kecelakaan yang menelan 21 korban jiwa dan 30 korban luka, yang hingga kini masih dirawat di rumah sakit.


Dia mendesak pemerintah membuat laporan resmi terkait kelayakan operasional smelter PT ITSS. Jika ternyata sarana smelter PT ITSS tidak memenuhi standar, pemerintah harus berani mencabut izin operasional perusahaan China itu.

“Pemerintah harus mengaudit sendiri teknologi dan sistem smelternya, untuk mengetahui apakah yang digunakan di PT ITSS ini andal bagi keselamatan kerja dan lingkungan. Dikhawatirkan, masalahnya bukan hanya pada pelaksanaan SOP, tetapi pada keandalan smelternya,” kata Mulyanto.

Anggota Komisi VII DPR RI itu menyebut pemerintah punya kewajiban untuk melindungi masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing.

“Karena itu pemerintah harus memastikan smelter nikel perusahaan China itu digunakan layak dan andal untuk digunakan,” ujarnya.

Pemerintah, tegas Mulyanto, jangan membiarkan masyarakat menjadi korban uji coba kelayakan peralatan kerja perusahaan asing.

“Justru sebaliknya pemerintah harus mendorong terjadinya proses alih-teknologi dari perusahaan asing ke perusahaan dalam negeri,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya