Berita

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto/Net

Politik

PKS Desak Pemerintah Umumkan Hasil Audit Kebakaran PT ITSS Morowali

JUMAT, 05 JANUARI 2024 | 22:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah mengumumkan hasil audit Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian terkait kebakaran smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), Morowali, Sulawesi Tengah.

Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, lewat keterangan resmi, di Jakarta, Jumat (5/1).

Mulyanto menilai proses pemeriksaan di kepolisian dan kementerian harus berjalan bersamaan, agar diketahui penyebab sebenarnya kecelakaan yang menelan 21 korban jiwa dan 30 korban luka, yang hingga kini masih dirawat di rumah sakit.


Dia mendesak pemerintah membuat laporan resmi terkait kelayakan operasional smelter PT ITSS. Jika ternyata sarana smelter PT ITSS tidak memenuhi standar, pemerintah harus berani mencabut izin operasional perusahaan China itu.

“Pemerintah harus mengaudit sendiri teknologi dan sistem smelternya, untuk mengetahui apakah yang digunakan di PT ITSS ini andal bagi keselamatan kerja dan lingkungan. Dikhawatirkan, masalahnya bukan hanya pada pelaksanaan SOP, tetapi pada keandalan smelternya,” kata Mulyanto.

Anggota Komisi VII DPR RI itu menyebut pemerintah punya kewajiban untuk melindungi masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing.

“Karena itu pemerintah harus memastikan smelter nikel perusahaan China itu digunakan layak dan andal untuk digunakan,” ujarnya.

Pemerintah, tegas Mulyanto, jangan membiarkan masyarakat menjadi korban uji coba kelayakan peralatan kerja perusahaan asing.

“Justru sebaliknya pemerintah harus mendorong terjadinya proses alih-teknologi dari perusahaan asing ke perusahaan dalam negeri,” pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya