Berita

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto/Net

Politik

PKS Desak Pemerintah Umumkan Hasil Audit Kebakaran PT ITSS Morowali

JUMAT, 05 JANUARI 2024 | 22:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah mengumumkan hasil audit Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian terkait kebakaran smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), Morowali, Sulawesi Tengah.

Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, lewat keterangan resmi, di Jakarta, Jumat (5/1).

Mulyanto menilai proses pemeriksaan di kepolisian dan kementerian harus berjalan bersamaan, agar diketahui penyebab sebenarnya kecelakaan yang menelan 21 korban jiwa dan 30 korban luka, yang hingga kini masih dirawat di rumah sakit.


Dia mendesak pemerintah membuat laporan resmi terkait kelayakan operasional smelter PT ITSS. Jika ternyata sarana smelter PT ITSS tidak memenuhi standar, pemerintah harus berani mencabut izin operasional perusahaan China itu.

“Pemerintah harus mengaudit sendiri teknologi dan sistem smelternya, untuk mengetahui apakah yang digunakan di PT ITSS ini andal bagi keselamatan kerja dan lingkungan. Dikhawatirkan, masalahnya bukan hanya pada pelaksanaan SOP, tetapi pada keandalan smelternya,” kata Mulyanto.

Anggota Komisi VII DPR RI itu menyebut pemerintah punya kewajiban untuk melindungi masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing.

“Karena itu pemerintah harus memastikan smelter nikel perusahaan China itu digunakan layak dan andal untuk digunakan,” ujarnya.

Pemerintah, tegas Mulyanto, jangan membiarkan masyarakat menjadi korban uji coba kelayakan peralatan kerja perusahaan asing.

“Justru sebaliknya pemerintah harus mendorong terjadinya proses alih-teknologi dari perusahaan asing ke perusahaan dalam negeri,” pungkasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya