Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Banyak Pemasok Rugi Akibat Skandal Manipulasi Uji Keselamatan, Daihatsu akan Bayar Kompensasi

JUMAT, 05 JANUARI 2024 | 15:22 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Daihatsu akan membayar kompensasi kepada para pemasoknya, imbas dari skandal manipulasi uji keselamatan selama 30 tahun yang dilakukan di Jepang.

Dalam rencana pembayaran tersebut, Daihatsu juga akan mendapat bantuan keuangan dari induk perusahaan, Toyota Motor Corporation.

Imbas penghentian produksi kendaraan akibat skandal manipulasi data, Daihatsu dan Toyota akan memberikan kompensasi kepada ratusan pemasok yang terdampak dari penyetopan tersebut.


Sejak diumumkan beberapa hari lalu, sampai saat ini Daihatsu terus mencatat seluruh pemasoknya yang mengalami kerugian akibat skandal besar tersebut.

Sebanyak 423 pemasok, 4.000 perusahaan tier-2 dan tier-3, serta 1.000 perusahaan lain yang berbisnis bersama Daihatsu disebut akan mendapat kompensasi dari Toyota.

Di Indonesia sendiri, kegiatan Daihatsu juga sempat disetop. Namun, saat ini sudah kembali berjalan normal lagi.

Executive Officer, Corporate Function Directorate PT Astra Daihatsu Motor (ADM), Johan, memastikan semua kendaraan Daihatsu yang diproduksi, didistribusi, dan dipasarkan di Indonesia tidak memiliki masalah kualitas dan keselamatan serta memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.

"Produk-produk Daihatsu di Indonesia telah memenuhi syarat teknis keselamatan dan keamanan sesuai dengan standar ketentuan di Indonesia. Selain itu, produk yang diisukan tersebut dapat dipastikan tidak diperdagangkan di Indonesia," ungkap Johan.

Lebih lanjut, Johan menegaskan produk Daihatsu di Indonesia sudah melakukan pengujian oleh pihak terkait, untuk memastikan kendaraan benar-benar dalam keadaan aman, dan tidak terkait dengan yang terjadi di Jepang.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya