Berita

Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Politik

PAN Luruskan Maksud Zulhas Sebut Nama Jokowi Soal BLT

JUMAT, 05 JANUARI 2024 | 12:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Amanat Nasional (PAN) membalas pernyataan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang mengkritisi pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) berasal dari Presiden Joko Widodo.

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menuturkan, sebutan "BLT Jokowi" bukanlah dari Zulhas, tetapi dari masyarakat.

"Kemarin kan ada yang mengkritik terkait video yang beredar, di mana ada penyebutan nama Presiden Jokowi di acara Ketum Zulhas. Ini perlu diluruskan, bahwa yang menyebut nama Jokowi adalah masyarakat, bukan Zulhas," kata Saleh kepada wartawan, Jumat (5/1).


Saleh mengatakan, Zulhas kala itu sedang melakukan sesi tanya jawab dengan masyarakat soal BLT.

"Posisi Zulhas adalah bertanya, apa bansos perlu dilanjutkan? Apa perlu diperbanyak? Siapa yang suka memberi bansos? Itu semua dijawab masyarakat. Nah, di akhir itu, mereka dengan lantang menyebut Pak Jokowi," paparnya.

Menurut Saleh, pandangan tersebut wajar lantaran masyarakat menginginkan BLT dari pemerintah dilanjutkan, karena ada wacana penghentian BLT dari salah satu kementerian.

"Itu ya sah saja. Kan pandangan dan penilaian masyarakat. Kalau masyarakat mau dilanjutkan, ya perlu penekanan untuk memilih capres dan cawapres yang berkomitmen melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi. Dari ketiga paslon, yang jelas berkomitmen adalah Prabowo-Gibran," jelasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI ini menyebut pertanyaan Zulhas di acara yang ada di video sangat kontekstual. Pasalnya, ada paslon yang meminta menunda pemberian bansos. Kemudian, ada juga timses paslon lain yang secara terbuka menolak pencairan bansos dengan alasan takut adanya politisasi.

Menyikapi hal itu, Zulhas merasa perlu menanyakan langsung ke masyarakat.

"Ternyata, masyarakat secara nyata menginginkan agar bansos tersebut dilanjutkan, bukan ditunda," tutupnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Di Simpang Dunia

Jumat, 24 April 2026 | 06:10

Kisah Karim dan Edoh: Tukang Bubur Naik Haji Asal Tasikmalaya

Jumat, 24 April 2026 | 06:01

Gurita Keluarga Mas’ud Menguasai Kaltim

Jumat, 24 April 2026 | 05:33

Pramono Bidik Kerja Sama TOD dengan Shenzhen Metro

Jumat, 24 April 2026 | 05:14

Calon Jemaah Haji Asal Lahat Batal Terbang Gegara Hamil

Jumat, 24 April 2026 | 05:11

BEM KSI Serukan Perdamaian Dunia di Paskah Nasional 2025

Jumat, 24 April 2026 | 04:22

JK Tak Mudah Hadapi Jokowi

Jumat, 24 April 2026 | 04:10

Robig Penembak Gama Ketahuan Edarkan Narkoba di Lapas Semarang

Jumat, 24 April 2026 | 04:06

Ray Rangkuti Tafsirkan Pasal 8 UUD 1945 terkait Seruan Makar Saiful Mujani

Jumat, 24 April 2026 | 03:33

Setelah Asep Kuswanto Tersangka

Jumat, 24 April 2026 | 03:24

Selengkapnya