Berita

Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Politik

PAN Luruskan Maksud Zulhas Sebut Nama Jokowi Soal BLT

JUMAT, 05 JANUARI 2024 | 12:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Amanat Nasional (PAN) membalas pernyataan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang mengkritisi pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) berasal dari Presiden Joko Widodo.

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menuturkan, sebutan "BLT Jokowi" bukanlah dari Zulhas, tetapi dari masyarakat.

"Kemarin kan ada yang mengkritik terkait video yang beredar, di mana ada penyebutan nama Presiden Jokowi di acara Ketum Zulhas. Ini perlu diluruskan, bahwa yang menyebut nama Jokowi adalah masyarakat, bukan Zulhas," kata Saleh kepada wartawan, Jumat (5/1).


Saleh mengatakan, Zulhas kala itu sedang melakukan sesi tanya jawab dengan masyarakat soal BLT.

"Posisi Zulhas adalah bertanya, apa bansos perlu dilanjutkan? Apa perlu diperbanyak? Siapa yang suka memberi bansos? Itu semua dijawab masyarakat. Nah, di akhir itu, mereka dengan lantang menyebut Pak Jokowi," paparnya.

Menurut Saleh, pandangan tersebut wajar lantaran masyarakat menginginkan BLT dari pemerintah dilanjutkan, karena ada wacana penghentian BLT dari salah satu kementerian.

"Itu ya sah saja. Kan pandangan dan penilaian masyarakat. Kalau masyarakat mau dilanjutkan, ya perlu penekanan untuk memilih capres dan cawapres yang berkomitmen melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi. Dari ketiga paslon, yang jelas berkomitmen adalah Prabowo-Gibran," jelasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI ini menyebut pertanyaan Zulhas di acara yang ada di video sangat kontekstual. Pasalnya, ada paslon yang meminta menunda pemberian bansos. Kemudian, ada juga timses paslon lain yang secara terbuka menolak pencairan bansos dengan alasan takut adanya politisasi.

Menyikapi hal itu, Zulhas merasa perlu menanyakan langsung ke masyarakat.

"Ternyata, masyarakat secara nyata menginginkan agar bansos tersebut dilanjutkan, bukan ditunda," tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya