Berita

Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Politik

PAN Luruskan Maksud Zulhas Sebut Nama Jokowi Soal BLT

JUMAT, 05 JANUARI 2024 | 12:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Amanat Nasional (PAN) membalas pernyataan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang mengkritisi pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) berasal dari Presiden Joko Widodo.

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menuturkan, sebutan "BLT Jokowi" bukanlah dari Zulhas, tetapi dari masyarakat.

"Kemarin kan ada yang mengkritik terkait video yang beredar, di mana ada penyebutan nama Presiden Jokowi di acara Ketum Zulhas. Ini perlu diluruskan, bahwa yang menyebut nama Jokowi adalah masyarakat, bukan Zulhas," kata Saleh kepada wartawan, Jumat (5/1).


Saleh mengatakan, Zulhas kala itu sedang melakukan sesi tanya jawab dengan masyarakat soal BLT.

"Posisi Zulhas adalah bertanya, apa bansos perlu dilanjutkan? Apa perlu diperbanyak? Siapa yang suka memberi bansos? Itu semua dijawab masyarakat. Nah, di akhir itu, mereka dengan lantang menyebut Pak Jokowi," paparnya.

Menurut Saleh, pandangan tersebut wajar lantaran masyarakat menginginkan BLT dari pemerintah dilanjutkan, karena ada wacana penghentian BLT dari salah satu kementerian.

"Itu ya sah saja. Kan pandangan dan penilaian masyarakat. Kalau masyarakat mau dilanjutkan, ya perlu penekanan untuk memilih capres dan cawapres yang berkomitmen melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi. Dari ketiga paslon, yang jelas berkomitmen adalah Prabowo-Gibran," jelasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI ini menyebut pertanyaan Zulhas di acara yang ada di video sangat kontekstual. Pasalnya, ada paslon yang meminta menunda pemberian bansos. Kemudian, ada juga timses paslon lain yang secara terbuka menolak pencairan bansos dengan alasan takut adanya politisasi.

Menyikapi hal itu, Zulhas merasa perlu menanyakan langsung ke masyarakat.

"Ternyata, masyarakat secara nyata menginginkan agar bansos tersebut dilanjutkan, bukan ditunda," tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya