Berita

Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Politik

PAN Luruskan Maksud Zulhas Sebut Nama Jokowi Soal BLT

JUMAT, 05 JANUARI 2024 | 12:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Amanat Nasional (PAN) membalas pernyataan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang mengkritisi pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) berasal dari Presiden Joko Widodo.

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menuturkan, sebutan "BLT Jokowi" bukanlah dari Zulhas, tetapi dari masyarakat.

"Kemarin kan ada yang mengkritik terkait video yang beredar, di mana ada penyebutan nama Presiden Jokowi di acara Ketum Zulhas. Ini perlu diluruskan, bahwa yang menyebut nama Jokowi adalah masyarakat, bukan Zulhas," kata Saleh kepada wartawan, Jumat (5/1).


Saleh mengatakan, Zulhas kala itu sedang melakukan sesi tanya jawab dengan masyarakat soal BLT.

"Posisi Zulhas adalah bertanya, apa bansos perlu dilanjutkan? Apa perlu diperbanyak? Siapa yang suka memberi bansos? Itu semua dijawab masyarakat. Nah, di akhir itu, mereka dengan lantang menyebut Pak Jokowi," paparnya.

Menurut Saleh, pandangan tersebut wajar lantaran masyarakat menginginkan BLT dari pemerintah dilanjutkan, karena ada wacana penghentian BLT dari salah satu kementerian.

"Itu ya sah saja. Kan pandangan dan penilaian masyarakat. Kalau masyarakat mau dilanjutkan, ya perlu penekanan untuk memilih capres dan cawapres yang berkomitmen melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi. Dari ketiga paslon, yang jelas berkomitmen adalah Prabowo-Gibran," jelasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI ini menyebut pertanyaan Zulhas di acara yang ada di video sangat kontekstual. Pasalnya, ada paslon yang meminta menunda pemberian bansos. Kemudian, ada juga timses paslon lain yang secara terbuka menolak pencairan bansos dengan alasan takut adanya politisasi.

Menyikapi hal itu, Zulhas merasa perlu menanyakan langsung ke masyarakat.

"Ternyata, masyarakat secara nyata menginginkan agar bansos tersebut dilanjutkan, bukan ditunda," tutupnya.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Ketua KNPI Merauke Ajak Generasi Muda Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04:19

Kedaulatan Teknologi Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:55

PKS Desak Pemerintah Bersikap Proporsional Terkait MSCI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:25

Solusi Kasus Business Judgement Rule Sektor Perumahan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:57

Waka BRIN Pimpin Delegasi RI Perjuangkan Space Economic di Konferensi PBB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:32

Pertamina Didorong Ambil Alih Proyek Migas Mangkrak Demi Genjot Produktivitas

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:12

KPK Endus Ada Kickback Vendor kepada Pejabat BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:59

Presiden PKS Wanti-wanti Bahaya AI sebagai Senjata Fitnah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:34

Masih Atur Waktu, KPK Bantah Ada Kendala dalam Pemanggilan Nusron

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:04

Polri Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukatif Selama Operasi Patuh 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00:42

Selengkapnya