Berita

Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yusuf Chudlori/Rep

Politik

Kisah Koalisi PKB-Gerindra, Cak Imin Tidak Pernah Diperhitungkan Prabowo

KAMIS, 04 JANUARI 2024 | 18:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kader Nahdlatul Ulama (NU) dikatakan tidak diperhitungkan di pentas nasional ketika bersama Partai Gerindra kala itu.

Hal itu disampaikan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yusuf Chudlori dalam diskusi virtual bersama JatengPos TV.

Pria yang akrab disapa Gus Yusuf ini menuturkan bahwa ketika PKB berkoalisi dengan Gerindra, kader NU tidak dianggap atau diperhitungkan oleh Prabowo Subianto.


“Jadi, ketika kita bersama Pak Prabowo waktu itu (saat koalisi) PKB-Gerindra, itu kans kader-kader NU di pentas nasional, itu tidak dihitung. Peta politik waktu itu, sama sekali tidak menghitung NU,” ujar Gus Yusuf dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (4/1).

Gus Yusuf menuturkan, kala itu muncul nama-nama pendamping Prabowo Subianto, beberapa di antaranya ada nama Menteri BUMN Erick Thohir dan juga putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka.

“Karena waktu itu kan, di Pak Prabowo ada Pak Erik dan Mas Gibran. Saya ini tidak dikehendaki,” imbuhnya.

Sedangkan di kubu Ganjar Pranowo, nama yang mencuat antara lain, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno.

Sementara, untuk di kubu Nasdem, Anies dikatakan bakal didampingi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dari tiga kandidat itu, lanjut dia, tidak ada kader NU yang menjadi petinggi di pusat pemerintahan.

Namun akhirnya, Anies Baswedan mantap menggandeng Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, lantaran Prabowo sama sekali tidak memperhitungkannya kala itu.

“Makanya tiga-tiganya ini tidak menghitung kader NU. Itu yang menjadi keprihatinan PKB waktu itu. Ini juga yang harus dipahami oleh masyarakat, karena hari ini banyak yang memplesetkan awas perubahan nanti menjadi Khilafah, awas ideologi Pancasila mau digusur. Ini jelas tidak mungkin,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya