Berita

Konferensi pers Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) dipimpin Din Syamsuddin di Jakarta, Kamis (4/1)/Ist

Politik

Banyak Masalah, DN-PIM: Pemilu 2024 Terancam Gagal

KAMIS, 04 JANUARI 2024 | 15:23 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) sebagai gerakan rakyat lintas agama, suku, profesi, dan gender menyoroti situasi bangsa menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dinilai menyimpan sejumlah masalah.

Ketua Umum DN-PIM, Muhammad Sirajuddin Syamsuddin alias Din Syamsuddin mengatakan, pemilu sebagai jalan damai pembaruan perpolitikan diharapkan berlangsung dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

"Dua sifat terakhir adalah nilai yang hilang selama masa Orde Baru dan ternyata sulit menjelma pada masa reformasi," jelas Din Syamsuddin saat jumpa pers di Aula JKC, Jalan Warung Jati Barat Nomor 30, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (4/1).


DN-PIM mencermati, jelang Pemilu 2024 muncul banyak masalah. Mulai dari banyaknya daftar pemilih tetap (DPT) fiktif dan ganda, money politics, berita hoax untuk mendiskreditkan rival, hingga ketidaknetralan aparat dan penyelenggaraan negara/pemilu (KPU dan Bawaslu).

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu juga menyebut, proses pemilu kali ini dinodai pelanggaran etik Mahkamah Konstitusi (MK) yang merombak persyaratan batas umur capres-cawapres.

"DN-PIM berpendapat, jika semua masalah dan kendala tersebut tidak segera diperbaiki dan diatasi sebelum waktu pelaksanaan, tidak mustahil Pemilu dan Pilpres 2024 akan gagal atau batal," tegas Din.

Untuk itu Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju mendesak KPU dan Bawaslu menegakkan nilai-nilai demokrasi sebagai wasit yang netral, dan jangan sekali-kali bermain api.

"Kekeliruan dan keteledoran langkah yang diambil demi kepentingan pribadi dan kelompok pada masa sekarang, apalagi didorong nafsu serakah untuk berkuasa demi kekuasaan itu sendiri, akan menciptakan malapetaka nasional. Dan tidak mustahil membawa bangsa dan negara di ambang kehancuran," tandas Din Syamsuddin.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya