Berita

Konferensi pers Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) dipimpin Din Syamsuddin di Jakarta, Kamis (4/1)/Ist

Politik

Banyak Masalah, DN-PIM: Pemilu 2024 Terancam Gagal

KAMIS, 04 JANUARI 2024 | 15:23 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) sebagai gerakan rakyat lintas agama, suku, profesi, dan gender menyoroti situasi bangsa menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dinilai menyimpan sejumlah masalah.

Ketua Umum DN-PIM, Muhammad Sirajuddin Syamsuddin alias Din Syamsuddin mengatakan, pemilu sebagai jalan damai pembaruan perpolitikan diharapkan berlangsung dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

"Dua sifat terakhir adalah nilai yang hilang selama masa Orde Baru dan ternyata sulit menjelma pada masa reformasi," jelas Din Syamsuddin saat jumpa pers di Aula JKC, Jalan Warung Jati Barat Nomor 30, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (4/1).


DN-PIM mencermati, jelang Pemilu 2024 muncul banyak masalah. Mulai dari banyaknya daftar pemilih tetap (DPT) fiktif dan ganda, money politics, berita hoax untuk mendiskreditkan rival, hingga ketidaknetralan aparat dan penyelenggaraan negara/pemilu (KPU dan Bawaslu).

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu juga menyebut, proses pemilu kali ini dinodai pelanggaran etik Mahkamah Konstitusi (MK) yang merombak persyaratan batas umur capres-cawapres.

"DN-PIM berpendapat, jika semua masalah dan kendala tersebut tidak segera diperbaiki dan diatasi sebelum waktu pelaksanaan, tidak mustahil Pemilu dan Pilpres 2024 akan gagal atau batal," tegas Din.

Untuk itu Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju mendesak KPU dan Bawaslu menegakkan nilai-nilai demokrasi sebagai wasit yang netral, dan jangan sekali-kali bermain api.

"Kekeliruan dan keteledoran langkah yang diambil demi kepentingan pribadi dan kelompok pada masa sekarang, apalagi didorong nafsu serakah untuk berkuasa demi kekuasaan itu sendiri, akan menciptakan malapetaka nasional. Dan tidak mustahil membawa bangsa dan negara di ambang kehancuran," tandas Din Syamsuddin.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya