Berita

Konferensi pers Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) dipimpin Din Syamsuddin di Jakarta, Kamis (4/1)/Ist

Politik

Banyak Masalah, DN-PIM: Pemilu 2024 Terancam Gagal

KAMIS, 04 JANUARI 2024 | 15:23 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) sebagai gerakan rakyat lintas agama, suku, profesi, dan gender menyoroti situasi bangsa menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dinilai menyimpan sejumlah masalah.

Ketua Umum DN-PIM, Muhammad Sirajuddin Syamsuddin alias Din Syamsuddin mengatakan, pemilu sebagai jalan damai pembaruan perpolitikan diharapkan berlangsung dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

"Dua sifat terakhir adalah nilai yang hilang selama masa Orde Baru dan ternyata sulit menjelma pada masa reformasi," jelas Din Syamsuddin saat jumpa pers di Aula JKC, Jalan Warung Jati Barat Nomor 30, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (4/1).


DN-PIM mencermati, jelang Pemilu 2024 muncul banyak masalah. Mulai dari banyaknya daftar pemilih tetap (DPT) fiktif dan ganda, money politics, berita hoax untuk mendiskreditkan rival, hingga ketidaknetralan aparat dan penyelenggaraan negara/pemilu (KPU dan Bawaslu).

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu juga menyebut, proses pemilu kali ini dinodai pelanggaran etik Mahkamah Konstitusi (MK) yang merombak persyaratan batas umur capres-cawapres.

"DN-PIM berpendapat, jika semua masalah dan kendala tersebut tidak segera diperbaiki dan diatasi sebelum waktu pelaksanaan, tidak mustahil Pemilu dan Pilpres 2024 akan gagal atau batal," tegas Din.

Untuk itu Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju mendesak KPU dan Bawaslu menegakkan nilai-nilai demokrasi sebagai wasit yang netral, dan jangan sekali-kali bermain api.

"Kekeliruan dan keteledoran langkah yang diambil demi kepentingan pribadi dan kelompok pada masa sekarang, apalagi didorong nafsu serakah untuk berkuasa demi kekuasaan itu sendiri, akan menciptakan malapetaka nasional. Dan tidak mustahil membawa bangsa dan negara di ambang kehancuran," tandas Din Syamsuddin.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya