Bangkitkan Kembali Filantropi Islam Pasca ACT Berulah

Modal sosial yang paling utama dari filantrofi adalah kepercayaan. Apalagi pasca kejadian ACT (Aksi Cepat Tanggap) yang sempat mengguncang dunia filantropi Islam di Indonesia.

Demikian disampaikan oleh Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI, Prof Waryono Abdul Ghofur yang tampil sebagai keynote speech Islamic Philanthropy Outlook (IPO) di Ruang Media Center Lantai 2 Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.

“Kita menyadari bahwa untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat tidak mudah. Bila integritas sudah runtuh maka siap-siap akan tergelincir,” kata Waryono dikutip Kamis (4/1).

“Jika kepercayaan masyarakat tidak ada, maka sudah tidak ada artinya lembaga filantropi, maka menjaga integritas adalah tugas utama kita yang menjadi fondasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” sambungnya.

Posisi Indonesia sebagai negara paling dermawan, lanjut dia, menjadi tugas kita untuk menjaganya. Diharapkan lembaga filantropi Islam Indonesia dapat kembali diakui mengingat Indonesia telah enam tahun berturut-turut menjadi negara paling dermawan di dunia.

“Terlebih dalam filantropi Islam kita memiliki potensi yang sangat besar, baik zakat maupun wakaf. Namun, kebanyakan permasalahan filantropi Islam adalah tata kelola. Hal ini terjadi di hampir semua lembaga," kata Waryono.

Hal senada juga disampaikan Direktur Utama Laznas IZI, Wildan Dewayana Rosyada. Ia mengungkapkan bahwa IPO 2024 ini diselenggarakan sebagai upaya menghadapi tantangan signifikan dalam memperkuat reputasi lembaga filantropi Islam di Indonesia.

Ia berharap, kegiatan Islamic Philanthropy Outlook 2024 dapat menjadi pendorong bagi para pegiat filantropi Islam untuk memahami dengan risiko reputasi agar dapat meningkatkan kepercayaan di masyarakat.

“Isu kepercayaan masyarakat adalah hal yang sangat penting karena menjadi tiket masuk bagi siapa saja yang ingin bergabung dalam dunia filantropi,” ungkap Wildan

Dalam Kajian Bank Indonesia, ungkap Wildan, dari 32 risiko lembaga zakat, risiko reputasi menjadi risiko strategis yang memiliki risiko ekstrem. Hal ini berarti bahwa risiko reputasi harus ditangani langsung oleh para pakar agar bisa dieksekusi dengan baik oleh para pegiat filantropi

"Tentu, agenda ini menjadi pendorong bagi seluruh filantropi Islam untuk sadar kembali akan pentingnya isu risiko reputasi. Karena itu relevansi isu reputasi di tahun 2024 ini harus menjadi landasan bagi filantropi Islam untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat," tutup Wildan.