Berita

Anggota DPD RI asal Bali, Arya Wedakarna/Net

Hukum

Forum Peduli Keberagaman Bali Laporkan Arya Wedakarna ke Polisi

KAMIS, 04 JANUARI 2024 | 10:47 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Buntut pernyataan Anggota DPD RI Dapil Bali Arya Wedakarna terkait dugaan penistaan agama dan melakukan ujaran kebencian melalui media sosial yang viral, Forum Peduli Keberagaman Bali menyatakan sikap mengutuk dan mengecam keras.   

Advokat pelapor sekaligus Koordinator Forum Peduli Keberagaman Bali, M. Zulfikar Ramly menyebut pernyataan itu menimbulkan kegaduhan secara nasional.

“Kami dari Forum Peduli Keberagaman Bali pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 telah melaporkan Dr. SHRI I. G. N. Arya Wedakarna, Anggota DPD RI Dapil Bali dengan Laporan Polisi Nomor LP/10/I/2024/SPKT/POLDA BALI tanggal 03 Januari 2024 agar Pihak Polda Bali segera menindaklanjuti laporan tersebut,” ujar Zulfikar dalam keterangannya, Kamis (4/1).


Dia menambahkan, Arya Wedakarna dibawa ke Pengadilan atas dugaan pernyataannya yang rasis berbau SARA dan tidak menghormati Bhineka tunggal Ika, Pancasila sebagai ideologi NKRI dan UUD 1945 sebagai Konstitusi NKRI.

“Provinsi Bali merupakan bagian Wilayah NKRI demikian juga penduduknya merupakan Warga Negara Republik Indonesia dijamin oleh undang-undang untuk hidup dan menetap serta mencari nafkah di wilayah NKRI tanpa membeda-bedakan unsur SARA, kami mengecam dan mengutuk keras kata-kata Arya Wedakarna Oknum DPD RI Dapil Bali,” terangnya.

Lanjut dia, pernyataan Arya Wedakarna itu sangat tidak pantas diucapkan oleh anggota DPD RI yang seharusnya mampu menjadi suri tauladan.

Menurutnya, hal itu bertentangan dengan Pasal 29 ayat 2 UUD NRI 1945 (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

“Pernyataan Arya Wedakarna tersebut telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan merupakan ujaran kebencian dan penistaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A (2) jo 28 (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 156 a ayat (1) KUHPidana,” beber Zulfikar.

Masih kata dia, Arya Wedakarna bukan hanya kali ini menyulut dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian, melainkan telah berulang kali mengeluarkan pernyataan yang sangat provokatif.

“Ini menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat khususnya di Bali sehingga sangat mengganggu keharmonisan kehidupan masyarakat di Bali yang saat ini telah terjalin dengan baik,” jelasnya lagi.

Sebelumnya, dia juga telah melaporkan Arya Wedakarna ke polisi pada 2017.  

“Kami Forum Peduli Keberagaman Bali juga telah membuat Laporan ke Dewan Kehormatan DPD RI di Jakarta agar Ketua DPD RI dan Ketua BK DPD RI segera memproses laporan Kami dan secepatnya memberhentikan Dr. SHRI I. G. N. Arya Wedakarna sebagai Anggota DPD RI dengan tidak hormat oleh sikap dan tindakannya,” ungkap dia.

Pihaknya juga bersurat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar memerintahkan Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus Kade Putra Narendra agar secepatnya memproses laporan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih pada pihak yang telah men-support proses penegakan hukum ini. Demi tegaknya equality before the law, bahwa setiap orang sama di mata hukum dan menjalani proses hukum yang adil,” pungkasnya.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya