Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Ist
Inflasi Indonesia di tahun 2023 terjaga stabil dan terkendali pada rentang target sasaran 3 persen ± 1. Tahun 2023, tercatat inflasi sebesar 2,61 persen (yoy) atau menurun dibanding realisasi tahun 2022 sebesar 5,51 persen (yoy).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, capaian tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi kuat tim pengendali inflasi pusat dan daerah (TPIP-TPID) mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian, termasuk gangguan cuaca El Nino.
"Selain itu, capaian tersebut juga lebih baik dibandingkan realisasi inflasi sejumlah negara yang masih berada di atas sasaran targetnya,” ungkap Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/1).
Berdasarkan Bloomberg, beberapa negara yang masih mengalami inflasi di atas sasaran target di antaranya Euro Area (2,4 persen yoy), Jepang (2,8 persen yoy), Amerika Serikat (3,1 persen yoy), Korea Selatan (3,2 persen yoy), Jerman (3,2 persen yoy), Inggris (3,9 persen yoy), Rusia (7,5 persen yoy), Turki (62,0 persen yoy), dan Argentina (160,9 persen yoy).
Sepanjang tahun 2023, Pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan pangan dan keterjangkauan harga. Kebijakan tersebut diaplikasikan melalui penguatan cadangan pangan khususnya beras. Penyaluran beras medium melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), maupun penyaluran bantuan pangan beras.
Per 31 Desember 2023, cadangan beras pemerintah (CBP) tetap terjaga sebesar 1,3 juta ton, sesuai target di level 1,2 juta ton. Sementara penyaluran SPHP hingga 30 Desember 2023 mencapai 1,2 juta ton atau 110,3 persen dari target.
Selanjutnya, per 30 Desember 2023, penyaluran bantuan pangan beras dalam rangka menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan untuk periode September-Desember sendiri telah tersalurkan sebesar 852,33 ribu ton atau 99,82 persen dari target.
Pemerintah juga melaksanakan program mobilisasi pangan melalui fasilitasi distribusi pangan. Komoditas pangan yang telah terealisasi sebanyak 2,54 ribu ton, dengan realisasi terbanyak pada komoditas jagung, kedelai, dan beras.
Program Gerakan Pangan Murah (GPM) juga dilakukan masif yang dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional pada 1.626 lokasi di 36 provinsi dan 324 kabupaten/kota.
Sementara itu, program serupa seperti Operasi Pasar Murah juga telah dilaksanakan oleh 448 Pemerintah Daerah untuk menahan gejolak harga di daerah.
“Berbagai program kebijakan yang disinergikan pemerintah (pusat dan daerah) mampu menahan kenaikan harga pangan lebih lanjut. Ke depan, kita akan terus mewaspadai dan memonitor fenomena domestik maupun global yang dapat berdampak terhadap inflasi," tutupnya.
