Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Utang AS Tembus Rp527 Ribu Triliun, Tertinggi dalam Sejarah Paman Sam

RABU, 03 JANUARI 2024 | 15:32 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Total utang pemerintah Amerika Serikat (AS) tercatat mencapai 34 triliun dolar atau sekitar Rp527 ribu triliun. Angka itu menjadi yang paling tinggi dalam sejarah Paman Sam.

Laporan Perbendaharaan Harian menunjukkan bahwa total pencapaian utang publik negara itu naik menjadi 34 triliun dolar dari sebelumnya mencapai 33 triliun dolar pada September lalu.

Melonjaknya utang AS terjadi di tengah meningkatnya defisit federal yang dipicu oleh menurunnya pendapatan pajak dan meningkatnya pengeluaran federal.


Presiden Committee for a Responsible Federal Budget, sebuah kelompok pengawas fiskal, Maya MacGuineas, menyebut rekor angka utang federal sebagai pencapaian yang paling menyedihkan.

"Kami tetap berharap bahwa para pembuat kebijakan akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk mengurangi pinjaman kami baik dengan menaikkan pajak, mengurangi pengeluaran, atau membentuk komisi fiskal - atau idealnya dengan melakukan semua hal di atas," kata MacGuineas dalam sebuah pernyataan dikutip Reuters, Rabu (3/1).

Presiden AS Joe Biden, sebelumnya telah menyalahkan pemotongan pajak yang disahkan oleh oposisi, Partai Republik pada 2017 sebagai salah satu faktor utang meningkat, karena menambah triliunan defisit.

Gedung Putih juga mengatakan bahwa kebijakan itu hanya menguntungkan perusahaan dan orang kaya Amerika.

Di sisi lain, anggota Kongres dari Partai Republik menyalahkan langkah-langkah belanja yang disahkan di bawah pemerintahan Biden dan anggota Partai Demokrat, partai pendukung pemerintah sebagai faktor yang membuat utang Amerika meningkat.

Juru bicara Gedung Putih, Michael Kikukawa, mengatakan bahwa Biden berencana untuk mengurangi defisit AS sebesar 2,5 triliun dolar (Rp38.715 triliun) selama 10 tahun.

"Presiden Biden berencana meningkatkan pajak terhadap perusahaan-perusahaan besar dan orang-orang kaya Amerika serta memotong pengeluaran untuk obat-obatan dan keringanan pajak untuk perusahaan minyak," pungkasnya.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Djaka Budi Utama Belum Tentu Bersalah dalam Kasus Suap Bea Cukai

Sabtu, 09 Mei 2026 | 02:59

UPDATE

IPC TPK Catat Pertumbuhan Positif pada Awal Triwulan II 2026

Selasa, 19 Mei 2026 | 16:10

Rekayasa Lalin di Harmoni Berlaku hingga September Imbas Proyek MRT Jakarta

Selasa, 19 Mei 2026 | 16:01

Membaca Ulang Tantangan Klaim Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:59

Belum Ada Update Nasib 5 WNI yang Ditahan Israel

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:58

Cadangan Beras RI Tembus 5,37 Juta Ton, Tertinggi Sepanjang Sejarah

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:52

Optimisme Pemerintah Jangan Sekadar Lip Service

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:50

KSAD Tegaskan Pembubaran Nobar ‘Pesta Babi’ Atas Permintaan Pemda

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:45

Beras RI Berlimpah, Zulfikar Suhardi Harap Harga Tetap Terjangkau

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:26

Prabowo Dijadwalkan Hadir di DPR Bahas RAPBN 2027

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:26

Dosen Lintas Kampus Kolaborasi Dorong Perlindungan Kerja

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:15

Selengkapnya