Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Utang AS Tembus Rp527 Ribu Triliun, Tertinggi dalam Sejarah Paman Sam

RABU, 03 JANUARI 2024 | 15:32 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Total utang pemerintah Amerika Serikat (AS) tercatat mencapai 34 triliun dolar atau sekitar Rp527 ribu triliun. Angka itu menjadi yang paling tinggi dalam sejarah Paman Sam.

Laporan Perbendaharaan Harian menunjukkan bahwa total pencapaian utang publik negara itu naik menjadi 34 triliun dolar dari sebelumnya mencapai 33 triliun dolar pada September lalu.

Melonjaknya utang AS terjadi di tengah meningkatnya defisit federal yang dipicu oleh menurunnya pendapatan pajak dan meningkatnya pengeluaran federal.


Presiden Committee for a Responsible Federal Budget, sebuah kelompok pengawas fiskal, Maya MacGuineas, menyebut rekor angka utang federal sebagai pencapaian yang paling menyedihkan.

"Kami tetap berharap bahwa para pembuat kebijakan akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk mengurangi pinjaman kami baik dengan menaikkan pajak, mengurangi pengeluaran, atau membentuk komisi fiskal - atau idealnya dengan melakukan semua hal di atas," kata MacGuineas dalam sebuah pernyataan dikutip Reuters, Rabu (3/1).

Presiden AS Joe Biden, sebelumnya telah menyalahkan pemotongan pajak yang disahkan oleh oposisi, Partai Republik pada 2017 sebagai salah satu faktor utang meningkat, karena menambah triliunan defisit.

Gedung Putih juga mengatakan bahwa kebijakan itu hanya menguntungkan perusahaan dan orang kaya Amerika.

Di sisi lain, anggota Kongres dari Partai Republik menyalahkan langkah-langkah belanja yang disahkan di bawah pemerintahan Biden dan anggota Partai Demokrat, partai pendukung pemerintah sebagai faktor yang membuat utang Amerika meningkat.

Juru bicara Gedung Putih, Michael Kikukawa, mengatakan bahwa Biden berencana untuk mengurangi defisit AS sebesar 2,5 triliun dolar (Rp38.715 triliun) selama 10 tahun.

"Presiden Biden berencana meningkatkan pajak terhadap perusahaan-perusahaan besar dan orang-orang kaya Amerika serta memotong pengeluaran untuk obat-obatan dan keringanan pajak untuk perusahaan minyak," pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

DPR Minta Pengusaha Klub Malam Jangan Beri Ruang Peredaran Narkoba

Selasa, 09 Juni 2026 | 02:09

Telkom Bersama KIP Dukung Literasi Keterbukaan Informasi Publik

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:45

Buku ‘Presiden Solusi’ Ulas Rekam Jejak Transformasi Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:20

Ratifikasi ILO C188 Jangan Ulangi Kesalahan Implementasi MLC 2006

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:01

Miris! Purbaya Belum Siapkan Insentif buat Pedagang Tahu Tempe

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:42

Keanu Bantah Terima Duit Penipuan Jemaah Umrah Hanania

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:16

Ketum PPP Mardiono Dilaporkan ke Polisi, Dugaan Pemalsuan Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:12

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Bupati Muara Enim Dkk Langsung Digiring ke KPK Usai Terjaring OTT

Senin, 08 Juni 2026 | 23:45

Segel Gerai Tiffany & Co Dibuka Usai Sepakat Bayar Denda Rp97,49 M

Senin, 08 Juni 2026 | 23:16

Selengkapnya