Berita

Presiden Joko Widodo saat melakukan konferensi pers setelah acara Pembinaan Petani Se-Provinsi Jawa Tengah, Banyumas, 2 Januari 2023/YouTube Setpres

Bisnis

Jokowi Tambah Anggaran Pupuk Subsidi Rp14 Triliun di 2024

RABU, 03 JANUARI 2024 | 14:42 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Anggaran subsidi pupuk akan ditambah sebesar Rp14 triliun pada 2024 untuk memenuhi kebutuhan petani.

Tambahan anggaran itu dilakukan atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan permintaan yang telah disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Di 2024 ini saya sudah ngomong ke Menkeu agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitungan kita Rp14 triliun harus ditambah untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan," kata Jokowi dalam acara Pembinaan Petani Se-Provinsi Jawa Tengah, Banyumas, Selasa (2/1).


Selain itu, kebutuhan anggaran untuk subsidi pupuk, kata Jokowi, juga telah dikoordinasikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Sri Mulyani untuk nantinya dibahas bersama DPR agar mendapatkan persetujuan dan segera direalisasikan.

"Tapi supaya rakyat juga tahu bahwa pengajuan seperti itu harus mendapatkan persetujuan DPR," jelasnya.

Tambahan subsidi tersebut diharapkan dapat segera dijalankan mulai paruh kedua 2024 mendatang.

"Kita berusaha nanti untuk semester keduanya. Artinya yang tadi Rp14 triliun itu untuk semester kedua. Sekarang dari Pupuk Indonesia langsung saya tanya, ada 1,7 juta ton pupuk, yang bersubsidi itu 1,2 juta ton yang tidak bersubsidi 500 ribu ton," jelasnya.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan pupuk subsidi nantinya akan didistribusikan dengan ketat, agar penyebarannya tepat sasaran. Sehingga para petani dapat merasakan manfaat dan kemudahan dalam mendapatkan pupuk subsidi.

"Inilah yang kita harapkan agar yang namanya pupuk sudah tidak bermasalah lagi, saya tidak ingin dengar itu. Tadi Pak Mentan sampaikan belinya pupuk memakai kartu tani boleh, pakai KTP bisa," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya