Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023/Youtube Kementerian Keuangan

Bisnis

Anggaran Subsidi Bengkak di 2023, Mencapai Rp269 Triliun

RABU, 03 JANUARI 2024 | 08:33 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Belanja subsidi dalam negeri untuk BBM, LPG, listrik, hingga pupuk, dilaporkan mencapai angka Rp269,6 triliun pada akhir 2023.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam laporannya menyebut nilai itu naik 6,85 persen, dibandingkan tahun lalu sebesar Rp252,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan peningkatan belanja itu terjadi karena adanya kenaikan terhadap subsidi non-energi.


Dalam rinciannya, disebutkan bahwa subsidi pupuk tercatat mencapai Rp42,1 triliun atau tumbuh 41,3 persen dan subsidi bunga KUR sebesar R 46,9 triliun atau tumbuh 60,8 persen pada 2023.

"Dari sisi jumlah belanja subsidi Rp269,6 triliun, naik sedikit dari tahun lalu 2022. Ini subsidi bukan kompensasi," tegas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (2/1).

Di samping itu, dalam subsidi energi, khususnya listrik Kemenkeu mencatat realisasi belanja sebesar Rp68,7 triliun atau tumbuh 22,2 persen.

Sementara untuk BBM dan LPG, Kemenkeu mencatat adanya penurunan sebesar 17,3 persen, dengan hanya mencapai Rp95,6 triliun.

Dikatakan Sri Mulyani, penurunan tersebut terjadi karena adanya beberapa perubahan kebijakan, yaitu peraturan terbaru yang mengharuskan konsumen untuk melakukan registrasi di  MyPertamina dan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Tahun lalu, Kemenkeu mencatat pemberian subsidi BBM yang disalurkan sebesar 16,5 juta kilo liter, LPG 3 kilogram mencapai 7,7 juta metrik ton. Selain itu, listrik juga telah disalurkan untuk 40 juta rumah tangga, subsidi pupuk sebanyak 6,1 juta ton, dan subsidi bunga KUR diberikan kepada 4,6 juta kreditur.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya