Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) dalam jumpa media awal tahun 2024 PDI Perjuangan/RMOL
Pernyataan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid soal TNI jangan dikaitkan dengan politik direspons oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Hal ini menindaklanjuti terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oknum TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah.
"Jadi kami setuju bahwa TNI dan Polri memang institusi negara yang memiliki peran besar menjaga NKRI sehingga harus netral. Jangan korbankan institusi TNI, Polri, oleh ambisi orang per orang, apalagi dengan motif untuk jabatan dan motif hal-hal yang terkait dengan politik praktis," kata Hasto dalam konferensi pers awal tahun 2024 PDIP, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).
Hasto menuturkan, dari hasil penilaian pihaknya, banyak masyarakat yang salah mempersepsikan Prabowo Subianto sebagai Menhan atau calon presiden. Ia meminta TNI hingga Polri tak tergoda ikut terjun ke politik praktis.
"Banyak analisis kami dengan tim dari civil society itu memang ada yang salah mempersepsikan Pak Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Menhan (Menteri Pertahanan), dan sebagai capres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kami percaya bahwa TNI-Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral," jelasnya.
Dia pun menegaskan, kasus di Boyolali yang membuat relawan Ganjar dan Mahfud jadi korban adalah tindakan tak terpuji. Hingga dirinya mendesak Panglima TNI untuk menuntaskan kasus itu secara tuntas.
“Ini yang kami harapkan sehingga mari kita jaga marwah demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ini dengan sebaik-baiknya," tutupnya.
Sebelumnya, protes Hasto Kristiyanto yang mengkaitkan kasus kekerasan terhadap relawan Ganjar di Boyolali dengan netralitas TNI, mendapat respons dari Meutya Hafid yang membawahi bidang pertahanan di DPR. Menurut Meutya, TNI tidak perlu ditarik-tarik ke dalam konteks persaingan Pilpres.
"Sangat disayangkan jika kemudian kasus di Boyolali lebih kental unsur politiknya ketimbang hukumnya. Seharusnya kita percayakan ini pada proses hukum yang ada. TNI adalah lembaga yang netral, tidak perlu menarik-narik TNI ke dalam persaingan politik. Jangan semua-semua ditarik ke dalam isu netralitas TNI," ujar Meutya Hafid, Selasa (2/1).
