Berita

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Pernyataan Hasto soal Kasus Boyolali Memperkeruh Demokrasi

SELASA, 02 JANUARI 2024 | 13:25 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyeret nama Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dalam kasus penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud oleh oknum TNI di Boyolali disesalkan banyak pihak.

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan.

"Pak Hasto sebaiknya juga tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan, seperti drama sinetron yang mendayu-dayu," seloroh Nusron saat dimintai tanggapan oleh media, Senin (1/1).


Dia meminta agar Hasto mengintrospeksi dan menasihati pendukung supaya tetap menjaga sopan santun dan tata krama dalam berkampanye.

"Supaya tidak terulang kejadian di Pati, Ketum PSI, Mas Kaesang digeruduk dengan menggunakan sepeda motor pakai knalpot keras. Hal yang sama juga di Boyolali. Tidak menutup kemungkinan daerah yang lain juga," ungkapnya.

Senada dengan Nusron, Sekjen Angkatan Muda Prabowo (Ampera) Bayu Putro juga menyayangkan tudingan Hasto. Dia menyebut, Hasto seharusnya tidak memperkeruh suasana kebatinan masyarakat menjelang Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.

“Seharusnya elite parpol bisa membawa suasana sejuk di dalam ajang pesta demokrasi yang sedang berlangsung, fokus terhadap visi misi serta program program calon yang diusungnya agar bisa mendapatkan simpati dan suara dari rakyat,” kata Bayu dalam keterangannya, Selasa (2/1).  

Menurut Bayu, kejadian pastinya para anggota TNI Yonif Raider 408/SBH mungkin kesal atas tindakan oknum relawan yang memainkan knalpot bisingnya di depan markasnya.

“Sama halnya, di sekeliling rumah kita kemudian ada oknum yang berbuat meresahkan secara otomatis kita tindak atau kita tegur,” pungkasnya.

Sebelumnya, Hasto menyebut PDIP sangat menyesalkan terjadinya tindak kekerasan dan penyiksaan tersebut. Bahkan, Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto.

“Kami protes keras atas tindakan oknum TNI tersebut. Para oknum TNI tersebut bertindak seperti itu diduga karena ada elemen-elemen di dalam TNI yang jadi simpatisan Pak Prabowo karena sama-sama berlatar belakang militer. Padahal Prabowo sudah diberhentikan dari TNI," ujar Hasto dalam keterangannya, Minggu (31/12) lalu.

Dalam diskusi dengan salah satu tokoh HAM guna mencari akar kekerasan oleh oknum TNI tersebut, Hasto menduga bahwa tindak kekerasan tersebut berawal dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai capres.

“Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tanggapan Pak Prabowo yang mengutuk aksi kekerasan tersebut," ucapnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya