Ilustrasi: Kapal MV Haitong/Net
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenederal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) terus memfasilitasi perlindungan dan kepentingan para pelaut Indonesia yang berada di luar negeri.
Direktur Perkapalan dan Kepelautan yang diwakili oleh Kasubdit Kepelautan, Capt. Maltus J Kapistrano mengungkapkan komitmen tersebut saat Rapat Pemanggilan 4 PT/Agen penyalur pelaut (manning agency) atas Kasus 12 ABK WNI Kapal MV Haitong di Gedung Karsa Kemenhub, beberapa waktu lalu.
“Kami mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara KBRI Seoul, Kementerian Luar Negeri, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam penyelesaian hak-hak 12 ABK WNI,” ucap Capt. Maltus dalam keterangannya, Senin (1/1).
Pemanggilan 4 PT/Agen ini sebagai respons atas pengaduan ABK WNI Kapal MV Haitong yang sedang labuh jangkar di sekitar perairan Pelabuhan Incheon, Korea Selatan.
Kasus yang diadukan mencakup permasalahan pembayaran gaji, serta kurangnya persediaan makanan, minuman, dan bahan bakar di kapal.
“Kami bersama stakeholder lainnya berkomitmen untuk memastikan hak-hak para ABK WNI dapat terpenuhi sesuai perundang-undangan,” tegasnya.
“Kami juga akan segera mengupayakan langkah-langkah solutif agar masalah tunggakan gaji dapat segera dibayarkan dan kesejahteraan ABK WNI dapat lebih terjamin di masa depan,” ungkapnya.
Dari sisi administrasi, diharapkan seluruh perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal wajib mentaati apa yang menjadi kesepakatan baik itu melalui Collective Bargaining Agreement (CBA) maupun Seafarer employment Agreement (SEA), sehingga perlindungan awak kapal dapat dilakukan secara tepat.
“Perlu diingat kembali bahwa Langkah awal untuk pengurusan SIUPPAK tersebut harus ada Collective Bargining Agreement (CBA) yang sudah disepakati oleh pemilik kapal, asosiasi pelaut serta disetujui oleh Kementerian Perhubungan cq Ditjen Perhubungan Laut,” jelasnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya memberikan diseminasi kepada perusahaan manning agency MV Haitong dalam hal pentingnya CBA dan tanggung jawab perusahaan pemegang SIUPPAK, serta menggarisbawahi risiko hukum yang ditimbulkan apabila manning agency tersebut tidak memenuhi tanggung jawabnya.
Capt. Maltus menyerukan kepada para perusahaan untuk bersikap kooperatif dan bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah ini.
“Penuhi kewajiban sebagai Badan Usaha yang legal untuk menjamin terpenuhinya keselamatan dan hak dari ABK yang akan bekerja di atas kapal,” tandasnya.
Selain Agen yang bersangkutan, forum ini turut dihadiri langsung oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri, Perkumpulan Pekerja Pelaut Indonesia (P3I), dan perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
