Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Capres Harus Yakinkan Publik Soal Visi Hubungan Internasional dan Geopolitik

SENIN, 01 JANUARI 2024 | 11:05 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tiga calon presiden (capres) yang akan bertarung di Pilpres 2024 nanti harus mampu meyakinkan publik dengan penyampaian visi-misi dalam persiapan hubungan internasional dan geopolitik.

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, meskipun tema debat capres yang akan diselenggarakan KPU RI pada Minggu besok (7/1) berhubungan dengan jabatan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, belum tentu Prabowo menguasai geopolitik dan hubungan internasional.

"Terkait dengan geopolitik dan hubungan internasional belum tentu dikuasai oleh Prabowo Subianto," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/1).


Terkait geopolitik dan hubungan internasional saat ini yang paling menonjol kata Muslim, adalah soal Laut Natuna Utara, konflik China-Taiwan, konflik China-Uighur, Rohingya, hingga perang Israel-Palestina.

"Isu-isu di atas tentunya akan menjadi tema bahasan utama dalam debat nanti. Tapi yang paling terkait langsung dengan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia adalah bantuan dan sokongan dari Bangsa Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia," tuturnya.

Muslim berharap, ketiga capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo harus mampu meyakinkan publik bahwa jika masing-masing nantinya terpilih dan menjadi Presiden periode 2024-2029, maka akan terus berusaha memberikan bantuan ke Palestina untuk dapat mencapai kemerdekaan.

Tak hanya itu, ketiga capres juga harus mampu meyakinkan publik atas sikap tegas bangsa Indonesia terkait Laut Natuna Utara.

"Selain itu di dalam negeri, isu-isu Papua juga dilihat secara komprehensif. Apalagi dengan kematian Lukas Enembe beberapa waktu lalu menimbul kerusuhan di Jayapura. Ini pun pasti mengundang perhatian internasional," pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya