Berita

Ketua Umum Barikade 98, Benny Rhamdani/RMOL

Politik

Komnas HAM dan Panglima TNI Didesak Ungkap Motif Penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud

MINGGU, 31 DESEMBER 2023 | 22:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Umum Barikade 98, Benny Rhamdani, mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turun tangan dan menindak tegas oknum TNI yang diduga terlibat penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah.

Menurut dia , kekerasan yang dialami relawan Ganjar-Mahfud membahayakan integritas Pemilu, bahkan mengancam masa depan Pemilu yang aman dan damai.

"Ini membahayakan demokrasi kita, Pemilu yang aman dan damai dicoreng oknum TNI. Karena itu, Panglima TNI harus mengusut tuntas kejahatan kemanusiaan ini," tandas Benny kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (31/12).

Penganiayaan yang dilakukan oknum prajurit merupakan kejahatan kemanusiaan yang perlu dilawan. Sebab, tindakan represif kepada rakyat sipil tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang.

“Kami mengutuk tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Itu tidak dapat dibenarkan di negara hukum dan demokrasi. Kejahatan kemanusiaan tidak boleh ada lagi di bumi Indonesia ini," tegasnya.

Benny berharap pengusutan tidak berhenti pada penindakan hukum kepada sejumlah oknum prajurit TNI. Dia meminta motif perbuatan itu diungkap secara terang benderang kepada publik.

"Tidak hanya diseret ke penjara, tapi harus dicari motif yang melatarbelakangi mereka melakukan kekerasan itu. Sebagai aktivis 98, cita-cita kami sejak 25 tahun lalu tidak pernah bergeser, kami menggulingkan rezim Orde Baru untuk melawan tindakan militeristik kepada rakyat sipil," katanya.

Karenanya, sambung dia, polisi, TNI, dan Komnas HAM harus segera turun tangan mengusut tuntas kasus ini. Jika dibiarkan begitu saja, akan terjadi korban penganiayaan lain oleh oknum tentara.

"Kami berharap aparat kepolisian, TNI dan Komnas HAM, turun tangan. Kejahatan kemanusiaan ini membahayakan demokrasi yang telah diperjuangkan dengan darah, bahkan nyawa," katanya lagi.

Benny juga menegaskan, jika kasus penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud tak diusut tuntas oleh Panglima TNI, lebih baik mundur dari jabatan. Karena hal itu berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat TNI.

Bahkan, lanjut dia, akan terjadi pemberontakan sipil kepada TNI, seperti terjadi pada reformasi 98. Di mana rakyat melawan kekuasaan militer yang dipimpin Presiden Soeharto.

"Kita tidak berharap seperti itu. Karenanya, tuntutan kami jelas, Dandim, KSAD, dan Panglima TNI, seret para oknum itu agar bertanggung jawab, tunjukkan sikap ksatria dan patriot," imbuhnya.

Meski begitu Benny tak mengamini tindakan represif terhadap relawan Ganjar-Mahfud itu bermuatan politis. Tapi jika Panglima TNI tidak mengusut tuntas, publik akan mencurigai kemungkinan bermuatan politis, karena terjadi di tahun politik.

"Makanya, motif yang melatarbelakangi harus dikejar. Kami berharap Komnas HAM dan Panglima TNI netral dalam mengusut kasus ini," ucapnya.

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, kata dia, telah menyiapkan bantuan hukum untuk relawan yang jadi korban penganiayaan prajurit TNI, dipimpin Deputi Hukum TPN, Todung Mulya Lubis.

"Kalau yang kita dengar TPN telah menyiapkan bantuan hukum, dipimpin Bang Todung Mulya Lubis langsung," tandasnya.

Populer

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

UPDATE

3 Komisioner Bawaslu Kota Blitar Dilaporkan ke DKPP

Selasa, 05 November 2024 | 03:58

Menteri Hukum Tegaskan Jakarta Masih Ibukota Negara

Selasa, 05 November 2024 | 03:40

Catalunya Gantikan Valencia Gelar Seri Pamungkas MotoGP 2024

Selasa, 05 November 2024 | 03:22

Demokrat Bentuk Satgas untuk Amankan Pilkada di Jakarta, Jabar, hingga Banten

Selasa, 05 November 2024 | 02:57

MAKI: Debat Harusnya untuk Jual Program, Bukan Saling Menyerang

Selasa, 05 November 2024 | 02:22

Dubes Mohamed Trabelsi: Hatem El Mekki Bukti Kedekatan Hubungan Indonesia dan Tunisia

Selasa, 05 November 2024 | 02:09

Polisi Gelar Makan Siang Gratis untuk Siswa Berkebutuhan Khusus

Selasa, 05 November 2024 | 01:54

Ancelotti Minta LaLiga Dihentikan

Selasa, 05 November 2024 | 01:36

Pelajar yang Hanyut di Sungai Citanduy Ditemukan Warga Tersangkut di Batu

Selasa, 05 November 2024 | 01:21

Pendidikan Berkualitas Kunci Pengentasan Kemiskinan

Selasa, 05 November 2024 | 00:59

Selengkapnya