Berita

Ketua Umum Barikade 98, Benny Rhamdani/RMOL

Politik

Komnas HAM dan Panglima TNI Didesak Ungkap Motif Penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud

MINGGU, 31 DESEMBER 2023 | 22:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Umum Barikade 98, Benny Rhamdani, mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turun tangan dan menindak tegas oknum TNI yang diduga terlibat penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah.

Menurut dia , kekerasan yang dialami relawan Ganjar-Mahfud membahayakan integritas Pemilu, bahkan mengancam masa depan Pemilu yang aman dan damai.

"Ini membahayakan demokrasi kita, Pemilu yang aman dan damai dicoreng oknum TNI. Karena itu, Panglima TNI harus mengusut tuntas kejahatan kemanusiaan ini," tandas Benny kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (31/12).


Penganiayaan yang dilakukan oknum prajurit merupakan kejahatan kemanusiaan yang perlu dilawan. Sebab, tindakan represif kepada rakyat sipil tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang.

“Kami mengutuk tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Itu tidak dapat dibenarkan di negara hukum dan demokrasi. Kejahatan kemanusiaan tidak boleh ada lagi di bumi Indonesia ini," tegasnya.

Benny berharap pengusutan tidak berhenti pada penindakan hukum kepada sejumlah oknum prajurit TNI. Dia meminta motif perbuatan itu diungkap secara terang benderang kepada publik.

"Tidak hanya diseret ke penjara, tapi harus dicari motif yang melatarbelakangi mereka melakukan kekerasan itu. Sebagai aktivis 98, cita-cita kami sejak 25 tahun lalu tidak pernah bergeser, kami menggulingkan rezim Orde Baru untuk melawan tindakan militeristik kepada rakyat sipil," katanya.

Karenanya, sambung dia, polisi, TNI, dan Komnas HAM harus segera turun tangan mengusut tuntas kasus ini. Jika dibiarkan begitu saja, akan terjadi korban penganiayaan lain oleh oknum tentara.

"Kami berharap aparat kepolisian, TNI dan Komnas HAM, turun tangan. Kejahatan kemanusiaan ini membahayakan demokrasi yang telah diperjuangkan dengan darah, bahkan nyawa," katanya lagi.

Benny juga menegaskan, jika kasus penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud tak diusut tuntas oleh Panglima TNI, lebih baik mundur dari jabatan. Karena hal itu berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat TNI.

Bahkan, lanjut dia, akan terjadi pemberontakan sipil kepada TNI, seperti terjadi pada reformasi 98. Di mana rakyat melawan kekuasaan militer yang dipimpin Presiden Soeharto.

"Kita tidak berharap seperti itu. Karenanya, tuntutan kami jelas, Dandim, KSAD, dan Panglima TNI, seret para oknum itu agar bertanggung jawab, tunjukkan sikap ksatria dan patriot," imbuhnya.

Meski begitu Benny tak mengamini tindakan represif terhadap relawan Ganjar-Mahfud itu bermuatan politis. Tapi jika Panglima TNI tidak mengusut tuntas, publik akan mencurigai kemungkinan bermuatan politis, karena terjadi di tahun politik.

"Makanya, motif yang melatarbelakangi harus dikejar. Kami berharap Komnas HAM dan Panglima TNI netral dalam mengusut kasus ini," ucapnya.

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, kata dia, telah menyiapkan bantuan hukum untuk relawan yang jadi korban penganiayaan prajurit TNI, dipimpin Deputi Hukum TPN, Todung Mulya Lubis.

"Kalau yang kita dengar TPN telah menyiapkan bantuan hukum, dipimpin Bang Todung Mulya Lubis langsung," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya