Berita

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis/RMOL

Politik

TPN Minta Panglima TNI Turun Tangan Terkait Penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali

SABTU, 30 DESEMBER 2023 | 23:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD meminta Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, untuk turun tangan dan menindak tegas oknum anggota TNI yang diduga terlibat penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali. Pasalnya, penganiayaan terjadi di pos TNI setempat.

Permintaan itu disampaikan langsung Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12).

"Kalau itu benar, kami ingin minta kepada Panglima TNI untuk mengambil tindakan yang tegas dan mempertanggungjawabkan secara hukum mereka yang melakukan tindak kekerasan," tegasnya.


Selain di Boyolali, Todung juga menyebut bahwa pendukung Ganjar-Mahfud ada yang tewas karena dianiaya di Klaten, Jawa Tengah. Para pendukung Ganjar-Mahfud itu menjadi korban penganiayaan usai menghadiri acara kampanye pasangan capres-cawapres nomor urut 3.

"Yang meninggal dunia ada di Klaten dan yang luka-luka itu empat di Boyolali. Mereka yang meninggal dunia ini adalah relawan pendukung Ganjar-Mahfud dan yang diduga mengalami kekerasan dan brutalitas oknum (pendukung) paslon yang lain," jelasnya.

Lebih jauh, Todung menegaskan bahwa penganiayaan bernuansa politik ini tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa dibiarkan. Terlebih, Ganjar-Mahfud berkomitmen mewujudkan Pemilu 2024 berjalan damai, tertib, dan sesuai aturan.

"Jadi semua brutalitas dan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan itu melanggar hukum dan itu tidak bisa kita terima dan kita akan memproses ini secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tambahnya.

Todung juga menyebut bahwa penganiayaan dan kekerasan membahayakan bagi demokrasi Indonesia karena menimbulkan iklim ketakutan. Atas dasar itu, TPN Ganjar-Mahfud meminta TNI dan Polri mengusut tuntas kasus-kasus kekerasan yang terjadi.

"Kami minta kepada semua kontestan pilpres untuk betul-betul menghormati hukum dan tidak main kekerasan dan tidak main hukum dan tunduk pada aturan main yang berlaku," pungkasnya.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Wakil Bupati Bogor Jaro Ade Dipanggil KPK

Selasa, 27 Oktober 2026 | 12:31

Bisnis Ritel MAP Tumbuh Dua Digit, Laba Bersih Capai Rp2,1 Triliun

Selasa, 27 Oktober 2026 | 12:30

Konser Ye Sumbang Perputaran Ekonomi Rp600 Miliar, UMKM Ikut Kecipratan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 12:20

Cari Pemimpin Baru, Kadin Jaktim akan Gelar Mukota VII

Selasa, 27 Oktober 2026 | 12:20

Ekosistem Baterai Makin Maju, Toyota Didorong Garap Full EV

Selasa, 27 Oktober 2026 | 12:16

KPK Panggil Sejumlah Tenaga Ahli dan Kepala Biro BNPB

Selasa, 27 Oktober 2026 | 12:01

Periksa Suhu

Selasa, 27 Oktober 2026 | 12:00

Dony Oskaria Kumpulkan Petinggi BUMN, Ada Apa?

Selasa, 27 Oktober 2026 | 11:51

Bank Mandiri Buka-bukaan Soal Kredit Rp40 Triliun ke Haji Isam, Beberkan Agunan Saham JARR-PGUN

Selasa, 27 Oktober 2026 | 11:41

Sempat Mangkir, KPK Bakal Panggil Ulang Suami Fadia Arafiq

Selasa, 27 Oktober 2026 | 11:26

Selengkapnya