Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Kebebasan Pers di Pakistan Terancam, Kumpulan Organisasi Media Keluarkan Pernyataan Bersama

SABTU, 30 DESEMBER 2023 | 16:18 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kumpulan organisasi media terkemuka di Pakistan mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam penindasan terhadap kebebasan pers dan pembatasan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi di negaranya.

Adapun kecaman itu datang dari Persatuan Jurnalis Federal Pakistan (PFUJ), Asosiasi Editor Media Elektronik dan Direktur Berita (AEMEND), serta Dewan Editor Surat Kabar Pakistan (CPNE), sebagai respon atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh mereka di negaranya.

Mengutip Devdiscourse, Sabtu (30/12), sejumlah organisasi itu menyayangkan keputusan pengadilan yang melarang liputan kasus-kasus penting termasuk kasus sandi yang melibatkan mantan perdana menteri Imran Khan.


Mereka menyatakan bahwa pengekangan tersebut mengejutkan dan melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan transparan.

“Surat kabar dan saluran berita menghadapi beberapa tantangan termasuk tekanan dari institusi negara, sensor ilegal dan tidak diumumkan, desakan terhadap penyebaran materi yang disukai dan larangan liputan kegiatan politik dan proses pengadilan”, kata mereka dalam pernyataan bersama.

Mereka menegaskan bahwa dalam "lingkungan yang menekan" itu, peradilan seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memberikan bantuan, dan mereka mendesak agar bantuan segera diberikan untuk mencegah situasi semakin memburuk.

Pernyataan tersebut juga menyoroti adanya lingkungan ketakutan yang diciptakan oleh Otoritas Media Elektronik (Pemra) Pakistan dan lembaga-lembaga negara lainnya.

Untuk itu, mereka meminta Ketua Hakim Qazi Faez Isa dan PM Sementara Anwar ul Haq Kakar agar memperhatikan situasi tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin kebebasan berekspresi.

Di akhir pernyataan, badan-badan media tersebut menyatakan kesiapannya untuk mengambil semua langkah hukum yang diperlukan untuk melindungi kebebasan pers di negaranya.

Saat ini mereka sedang melakukan konsultasi dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk mencari dukungan lebih lanjut dalam upaya mereka mempertahankan integritas dan kebebasan media di Pakistan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Steve Hanke Ungkit Lagi Keputusan IMF 1998, Klaim Rupiah Bisa Setara Dolar AS

Selasa, 30 Juni 2026 | 08:12

Gibran Ingin Generasi Muda Jadi Perekat Persatuan Bangsa

Selasa, 30 Juni 2026 | 08:06

Komut Pertamina Mochamad Iriawan Pastikan Kesiapan SAF dan Operasional B50 di Jawa Timur

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:57

Wall Street Berpesta! Dow Cetak Rekor

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:53

Nasib Nadiem Ditentukan di Sidang Vonis Hari Ini

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:42

Kekayaan AHY Naik Hampir Enam Kali Lipat, Kini Tembus Rp118,65 Miliar

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:29

STOXX 600 Menguat Tipis, Saham Teknologi dan Energi Topang Bursa Eropa

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:24

Jerman Tumbang, Paraguay Melaju ke Perempat Final Piala Dunia 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:14

Pimpin BEI 2026-2030, Jeffrey Hendrik Targetkan Pasar Modal Indonesia Tembus 10 Besar Dunia

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:02

Dana GCA Diklaim Bisa Stabilkan Nilai Tukar Rupiah

Selasa, 30 Juni 2026 | 06:48

Selengkapnya