Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Kebebasan Pers di Pakistan Terancam, Kumpulan Organisasi Media Keluarkan Pernyataan Bersama

SABTU, 30 DESEMBER 2023 | 16:18 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kumpulan organisasi media terkemuka di Pakistan mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam penindasan terhadap kebebasan pers dan pembatasan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi di negaranya.

Adapun kecaman itu datang dari Persatuan Jurnalis Federal Pakistan (PFUJ), Asosiasi Editor Media Elektronik dan Direktur Berita (AEMEND), serta Dewan Editor Surat Kabar Pakistan (CPNE), sebagai respon atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh mereka di negaranya.

Mengutip Devdiscourse, Sabtu (30/12), sejumlah organisasi itu menyayangkan keputusan pengadilan yang melarang liputan kasus-kasus penting termasuk kasus sandi yang melibatkan mantan perdana menteri Imran Khan.

Mereka menyatakan bahwa pengekangan tersebut mengejutkan dan melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan transparan.

“Surat kabar dan saluran berita menghadapi beberapa tantangan termasuk tekanan dari institusi negara, sensor ilegal dan tidak diumumkan, desakan terhadap penyebaran materi yang disukai dan larangan liputan kegiatan politik dan proses pengadilan”, kata mereka dalam pernyataan bersama.

Mereka menegaskan bahwa dalam "lingkungan yang menekan" itu, peradilan seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memberikan bantuan, dan mereka mendesak agar bantuan segera diberikan untuk mencegah situasi semakin memburuk.

Pernyataan tersebut juga menyoroti adanya lingkungan ketakutan yang diciptakan oleh Otoritas Media Elektronik (Pemra) Pakistan dan lembaga-lembaga negara lainnya.

Untuk itu, mereka meminta Ketua Hakim Qazi Faez Isa dan PM Sementara Anwar ul Haq Kakar agar memperhatikan situasi tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin kebebasan berekspresi.

Di akhir pernyataan, badan-badan media tersebut menyatakan kesiapannya untuk mengambil semua langkah hukum yang diperlukan untuk melindungi kebebasan pers di negaranya.

Saat ini mereka sedang melakukan konsultasi dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk mencari dukungan lebih lanjut dalam upaya mereka mempertahankan integritas dan kebebasan media di Pakistan.

Populer

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

Menteri PANRB Jangan Jadi Firaun Baru

Selasa, 11 Maret 2025 | 07:13

Kemenkeu Belum Rilis APBN 2025, Rocky Gerung: Ada Data yang Disembunyikan?

Selasa, 11 Maret 2025 | 06:45

Kejar Sampai Banyumas, Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Ibu dan Anak di Tambora

Selasa, 11 Maret 2025 | 06:31

Gubernur Jateng Optimistis Capai Target Pangan 11 Juta Ton

Selasa, 11 Maret 2025 | 06:16

Terlena Naturalisasi dan Tendangan Erick

Selasa, 11 Maret 2025 | 06:01

Dijemput Paksa, Pengusaha Haji Alim Dijebloskan Kejari Muba ke Rutan Palembang

Selasa, 11 Maret 2025 | 05:58

Impor Gula Vs Penghuni Usus

Selasa, 11 Maret 2025 | 05:56

Kekayaan Menteri PU Dody Hanggodo di LHKPN, Sering Pakai Ikat Pinggang Hermes

Selasa, 11 Maret 2025 | 05:51

LPH Quality Syariah Dukung BPJPH Jadikan Indonesia Pusat Halal Dunia

Selasa, 11 Maret 2025 | 05:42

Buntut Penundaan Pelantikan, Ratusan CPPPK Banjarnegara Ancam Geruduk Jakarta

Selasa, 11 Maret 2025 | 05:18

Selengkapnya