Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Kebebasan Pers di Pakistan Terancam, Kumpulan Organisasi Media Keluarkan Pernyataan Bersama

SABTU, 30 DESEMBER 2023 | 16:18 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kumpulan organisasi media terkemuka di Pakistan mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam penindasan terhadap kebebasan pers dan pembatasan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi di negaranya.

Adapun kecaman itu datang dari Persatuan Jurnalis Federal Pakistan (PFUJ), Asosiasi Editor Media Elektronik dan Direktur Berita (AEMEND), serta Dewan Editor Surat Kabar Pakistan (CPNE), sebagai respon atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh mereka di negaranya.

Mengutip Devdiscourse, Sabtu (30/12), sejumlah organisasi itu menyayangkan keputusan pengadilan yang melarang liputan kasus-kasus penting termasuk kasus sandi yang melibatkan mantan perdana menteri Imran Khan.


Mereka menyatakan bahwa pengekangan tersebut mengejutkan dan melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan transparan.

“Surat kabar dan saluran berita menghadapi beberapa tantangan termasuk tekanan dari institusi negara, sensor ilegal dan tidak diumumkan, desakan terhadap penyebaran materi yang disukai dan larangan liputan kegiatan politik dan proses pengadilan”, kata mereka dalam pernyataan bersama.

Mereka menegaskan bahwa dalam "lingkungan yang menekan" itu, peradilan seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memberikan bantuan, dan mereka mendesak agar bantuan segera diberikan untuk mencegah situasi semakin memburuk.

Pernyataan tersebut juga menyoroti adanya lingkungan ketakutan yang diciptakan oleh Otoritas Media Elektronik (Pemra) Pakistan dan lembaga-lembaga negara lainnya.

Untuk itu, mereka meminta Ketua Hakim Qazi Faez Isa dan PM Sementara Anwar ul Haq Kakar agar memperhatikan situasi tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin kebebasan berekspresi.

Di akhir pernyataan, badan-badan media tersebut menyatakan kesiapannya untuk mengambil semua langkah hukum yang diperlukan untuk melindungi kebebasan pers di negaranya.

Saat ini mereka sedang melakukan konsultasi dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk mencari dukungan lebih lanjut dalam upaya mereka mempertahankan integritas dan kebebasan media di Pakistan.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya