Berita

Kejaksaan Agung RI/Net

Politik

Kejagung Tiga Besar Lembaga Paling Dipercaya, DPR Terendah

SABTU, 30 DESEMBER 2023 | 09:49 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kejaksaan Agung menjadi salah satu institusi penegak hukum yang paling dipercaya publik.

Merujuk hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang dilakukan pada 13 sampai 18 Desember 2023, Kejagung menempati posisi ketiga dari lembaga-lembaga yang masuk dalam survei.

Posisi pertama, lembaga yang paling dipercaya publik adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan persentase 91,2 persen.


"Kemudian, (nomor dua) presiden. Jadi, trust pada presiden masih tinggi di angka 86,1 persen. Kemudian, baru dilanjut dengan Kejaksaan Agung dengan 73,8 persen," kata Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/12).

Di posisi empat ada Mahkamah Agung (MA) dengan tingkat kepercayaan 73,5 persen. Disusul Mahkamah Konstitusi (MK) dengan 67,3 persen.

Posisi selanjutnya ada Polri dengan tingkat kepercayaan publik 65,5 persen. Lalu menyusul DPD RI 60,4 persen, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 58,8 persen. Terendah adalah DPR dengan 56,2 persen.

Menurut Arya, rendahnya kepercayaan publik terhadap KPK sebagai lembaga penegak hukum sangat mengkhawatirkan. Apalagi, kontras dengan beberapa tahun terakhir.

"Tentu ini juga kabar buruk sebenarnya karena di awal-awal dulu dan beberapa tahun kemarin trust KPK itu 3 teratas. Sekarang, drop cukup dalam," tuturnya.

Survei CSIS ini melibatkan 1.300 responden yang ditentukan dengan metode multistage random sampling dan diwawancarai secara langsung. Adapun margin of error survei ini kurang lebih 2,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya