Akhir tahun 2023 mungkin menjadi yang terburuk bagi produsen otomotif asal Jepang, Daihatsu Motor, yang diperkirakan akan menderita kerugian lebih dari 100 miliar yen (sekitar 10,8 triliun rupiah) akibat skandal uji keselamatan yang terungkap minggu lalu.
Kerugian yang dialami unit Toyota Motor itu diakibatkan penutupan seluruh pabrik mereka di negara asalnya, serta pembayaran kompensasi kepada pemasok.
Kompensasi ini diperkirakan memakan biaya besar, dan akan dibarengi dengan biaya investigasi dan uji keamanan tambahan.
“Bergantung pada skala kompensasinya, kerugian Daihatsu bisa mencapai 100 miliar yen atau lebih,” kata Seiji Sugiura dari Tokai Tokyo Research Institute, seperti dikutip dari Nikkei, Kamis (28/12).
Daihatsu melaporkan laba operasional konsolidasi sebesar 141,8 miliar yen dan laba bersih sebesar 102,2 miliar yen pada tahun fiskal 2022. Jika dampak skandal tersebut mendorong pendapatan konsolidasi ke zona merah, hal ini akan menandai kerugian pertamanya dalam 30 tahun.
Sejak terungkapnya skandal, Daihatsu telah menghentikan seluruh produksinya di Jepang tanpa batas waktu, meskipun sebagian besar pengiriman di Indonesia dan Malaysia telah dilanjutkan.
Skandal serupa dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak besar pada produsen mobil Jepang lainnya.
Hino Motors melaporkan kerugian bersih 117,6 miliar yen pada tahun fiskal lalu setelah diketahui memalsukan data emisi dan efisiensi bahan bakar.
Selanjutnya Mitsubishi Motors, yang mencatat kerugian bersih sebesar 198,5 miliar yen pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2017 di tengah terungkapnya data penghematan bahan bakar palsu.
Jepang menyumbang sekitar 60 persen dari 1,42 juta kendaraan yang diproduksi pada tahun fiskal lalu oleh Daihatsu, yang juga memproduksi kendaraan di Indonesia. Afiliasi Malaysia, Perodua, memproduksi sekitar 300.000 kendaraan.
Dimiliki sepenuhnya oleh Toyota sejak 2016, Daihatsu diperkirakan hanya menyumbang sekitar 3 persen dari total laba operasional induknya, yang diperkirakan akan tumbuh 65 persen pada tahun fiskal ini menjadi 4,5 triliun yen.
Atas skandal yang terjadi, Kementerian transportasi Jepang akhirnya melakukan penyelidikan sendiri, dan telah mengarahkan Daihatsu untuk menghentikan pengiriman sampai keamanan kendaraannya dapat diverifikasi, sebuah proses yang memakan waktu sekitar dua setengah bulan dalam kasus Mitsubishi Motors tahun 2016 yang jauh lebih sempit.
Perusahaan dapat menghadapi hukuman lain, termasuk pencabutan sertifikasi yang diperlukan untuk produksi massal.
