Prabowo Subianto bersama Ketua Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Andri Sanusi/Ist
Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) akan meneruskan perjuangan pelaut Indonesia dalam menuntut hak-haknya.
Perjuangan itu diimplementasikan dalam bentuk dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Walau sempat vakum karena Covid-19, kini PPI berkibar kembali, dalam kontestasi Pemilu 2024. PPI kembali menggerakan organisasi dengan mendirikan Sekretariat Rumah Pemenangan Nasional Pelaut Indonesia Prabowo Gibran yang beralamat di Jln Kenanga 1 No 48 Rawa Badak Utara, Jakarta Utara,” kata Ketua Umum PPI, Andri Sanusi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (28/12).
Dia berharap dengan tambahan dukungan itu, Prabowo-Gibran makin mulus menuju kemenangan di Pilpres 2024.
“Karena dalam hitungan beberapa pengamat politik, Prabowo-Gibran butuh dukungan 6 persen suara lagi untuk mencapai level aman,” tegas Andri.
“Mudah-mudahan dengan bertambahnya dukungan dari kita semua kekurangan bisa kita tutupi,” ungkap pria kelahiran Sumatera Barat itu.
Andri Sanusi yang merupakan Ketua Umum PPI juga sekaligus Ketua Pemenangan Nasional Pelaut Indonesia untuk Prabowo-Gibran mengatakan PPI adalah serikat pelaut Indonesia yang menaungi para pelaut.
“Yang mana jumlahnya saat ini lebih kurang 1,2 juta orang, itu jumlah pelaut, belum lagi dukungan dari keluarga besar pelaut Indonesia,” bebernya.
Pada 2016, Andri Sanusi mendirikan PPI. Tidak butuh waktu lama, dia membuktikan organisasinya dilirik oleh tokoh besar.
“Pada tahun 2019, PPI melakukan kesepakatan kontrak politik dengan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dengan Sandiaga Salahudin Uno,” ucapnya.
Dia menambahkan, bagian penting dari isi kontrak politik waktu itu ialah pembangunan Indonesia sebagai negara maritim yang jaya.
Di antaranya mewujudkan Hari Pelaut Indonesia, untuk tanggal dan bulan menelusuri sejarah kejayaan pelaut Indonesia.
“Kontrak politik itu juga adanya tuntutan untuk mengesahkan upah minimum pelaut Indonesia dan menjadikan pekerja pelaut Indonesia berada di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan,” tegasnya.
Lanjut Andri, pihaknya juga menuntut untuk membuat Regulasi kebijakan yang lugas atas akses ke sumber-sumber pendanaan dan permodalan bagi elemen kemaritiman, khususnya kelompok nelayan.
Inti kontrak politik itu, masih kata Andri, mengutamakan hak-hak para pelaut dan beberapa hal yang menitikberatkan kepada kesejahteraan pelaut seluruh Indonesia.
“Saat ini kami berharap dengan kembali mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran tentunya, melanjutkan saja dengan visi misi yang sama (seperti 2019)," pungkasnya.
Sementara, Sekretaris Jenderal PPI Muhamad Delfi Tasar juga menambahkan, masalah krusial pelaut terkait upah.
“Saat ini masih banyak para pelaut yang mendapatkan upah di bawah 1 juta, sangat tidak manusiawi. Kami berharap ke depannya ada perubahan agar pelaut lebih diperhatikan dan itu harus diwujudkan,” tegas Delfi.
Dimotori putra putri para pelaut dan saat ini pun ada yang masih menjadi pelaut, PPI akan melakukan Deklarasi Akbar mendukung Prabowo-Gibran pada pertengahan Januari 2024 mendatang.
