Berita

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari/RMOL

Politik

Pencoblosan di Makau dan Hongkong Terkendala, KPU Putar Otak Cari Solusi

RABU, 27 DESEMBER 2023 | 16:38 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Izin pendirian tempat pemungutan suara luar negeri (TPS-LN) di Makau dan Hongkong masih terkendala. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ujungnya akan menggunakan metode pos untuk pemungutan suara di dua daerah itu.

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari mengatakan, izin pendirian TPS-LN di dua wilayah pemilihan luar negeri itu tak kunjung dikeluarkan otoritas pemerintahan setempat.

"Di Hongkong dan Makau ini kan pemerintahnya RRC ya. Beberapa waktu terakhir ini tidak mengizinkan kegiatan-kegiatan politik, termasuk pemilu yang dilakukan oleh beberapa macam pemerintahan negara lain," ujar Hasyim kepada wartawan, Rabu (27/12).


Anggota KPU RI dua periode itu mengatakan, yang dihadapi Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang bertanggung jawab melaksanakan pemungutan suara Pemilu 2024 di dua daerah tersebut berbeda, jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

"Pemilu 2014, pemilu kita di Hongkong untuk melayani pemilih dilakukan di Victoria Park. Pada 2019 PPLN Hongkong menyewa gedung untuk pemungutan suara itu," urainya.

Oleh karena itu, Hasyim memastikan KPU RI telah berkoordinasi dengan PPLN setempat untuk mengambil keputusan memilih metode pemungutan suara yang tepat.

"Berdasarkan koordinasi PPLN kepada KPU dan sebagaimana usulan teman-teman PPLN Hongkong maka layanan pemilih di TPS itu akan dilakukan perubahan metode,” ungkapnya.

"Jadi akan digelar, seinget saya TPS akan digelar di Hongkong 4 TPS. Kemudian yang lain (termasuk di Makau) menggunakan metode pos. Diubah menjadi metode pos," tutur dia.

Kendati begitu, Hasyim memastikan, rencana penerapan metode pemungutan suara pos di dua wilayah tersebut, akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan unsur terkait.

"Makanya kemudian KPU nanti akan menggelar rapat pleno terbuka, mengundang semua partai politik peserta Pemilu 2024, mengundang tim pasangan calon, dan juga mengundang Bawaslu dan pihak-pihak terkait," ucapnya.

"Seperti pemerintah, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, para penyelenggara pemilu Bawaslu dan DKPP, rencana tanggal 28 Desember," demikian Hasyim menambahkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

UPDATE

Bakamla Kirim KN. Singa Laut-402 untuk Misi Kemanusiaan ke Siau

Jumat, 09 Januari 2026 | 05:40

Intelektual Muda NU: Pelapor Pandji ke Polisi Khianati Tradisi Humor Gus Dur

Jumat, 09 Januari 2026 | 05:22

Gilgamesh dan Global Antropogenik

Jumat, 09 Januari 2026 | 04:59

Alat Berat Tiba di Aceh

Jumat, 09 Januari 2026 | 04:45

Program Jatim Agro Sukses Sejahterakan Petani dan Peternak

Jumat, 09 Januari 2026 | 04:22

Panglima TNI Terima Penganugerahan DSO dari Presiden Singapura

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:59

Ramadhan Pohan, Pendukung Anies yang Kini Jabat Anggota Dewas LKBN ANTARA

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:45

Mengawal Titiek Soeharto

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:25

Intelektual Muda NU Pertanyakan Ke-NU-an Pelapor Pandji Pragiwaksono

Jumat, 09 Januari 2026 | 02:59

Penampilan TNI di Pakistan Day Siap Perkuat Diplomasi Pertahanan

Jumat, 09 Januari 2026 | 02:42

Selengkapnya