Berita

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat menemui Sedulur Tani Sukoharjo di Desa Karangwuni, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah/Ist

Politik

Kata Ganjar, Tambah Subsidi Kebijakan Paling Tepat Atasi Masalah Pupuk Mahal

RABU, 27 DESEMBER 2023 | 11:59 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kebijakan paling tepat untuk mengatasi kelangkaan pupuk yang menyebabkan mahalnya harga pupuk adalah dengan menambahkan kuantitas subsidi. Hal ini akan berdampak langsung pada tingkat produktivitas petani.

Begitu dikatakan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat menemui Sedulur Tani Sukoharjo di Desa Karangwuni, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

"Satu subsidinya ditambah, alokasinya ditambah terus memudahkan cara akses tadi itu yang sekarang harus diperbaiki," ujar Ganjar memaparkan gagasannya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/12).


Selain itu untuk memastikan petani mendapatkan haknya, Ganjar meyakini salah satu caranya dengan menggunakan Kartu Tani.

Menurutnya, kartu tani adalah identitas penting yang harus dimiliki petani jika ingin mendapatkan bantuan dan terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi.

Oleh sebab itu, Ganjar berkomitmen untuk memperbaiki sistem pendataan petani dengan Satu Data Indonesia. Implementasi komitmen itu, adalah dengan menggagas program KTP Sakti.

Dengan program itu, kata Ganjar, rakyat yang berhak menerima bantuan nantinya akan lebih mudah terdata dan lebih tepat sasaran. Penyalurannya pun juga akan lebih cepat.

"Dengan identitas itu tinggal kita overlay datanya, sistemnya membaca, sehingga satu data Indonesia mesti dipraktikkan, nanti dipilah sesuai klaster yang ada," demikian Ganjar.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya