Berita

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat menemui Sedulur Tani Sukoharjo di Desa Karangwuni, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah/Ist

Politik

Kata Ganjar, Tambah Subsidi Kebijakan Paling Tepat Atasi Masalah Pupuk Mahal

RABU, 27 DESEMBER 2023 | 11:59 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kebijakan paling tepat untuk mengatasi kelangkaan pupuk yang menyebabkan mahalnya harga pupuk adalah dengan menambahkan kuantitas subsidi. Hal ini akan berdampak langsung pada tingkat produktivitas petani.

Begitu dikatakan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat menemui Sedulur Tani Sukoharjo di Desa Karangwuni, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

"Satu subsidinya ditambah, alokasinya ditambah terus memudahkan cara akses tadi itu yang sekarang harus diperbaiki," ujar Ganjar memaparkan gagasannya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/12).


Selain itu untuk memastikan petani mendapatkan haknya, Ganjar meyakini salah satu caranya dengan menggunakan Kartu Tani.

Menurutnya, kartu tani adalah identitas penting yang harus dimiliki petani jika ingin mendapatkan bantuan dan terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi.

Oleh sebab itu, Ganjar berkomitmen untuk memperbaiki sistem pendataan petani dengan Satu Data Indonesia. Implementasi komitmen itu, adalah dengan menggagas program KTP Sakti.

Dengan program itu, kata Ganjar, rakyat yang berhak menerima bantuan nantinya akan lebih mudah terdata dan lebih tepat sasaran. Penyalurannya pun juga akan lebih cepat.

"Dengan identitas itu tinggal kita overlay datanya, sistemnya membaca, sehingga satu data Indonesia mesti dipraktikkan, nanti dipilah sesuai klaster yang ada," demikian Ganjar.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Ketua KNPI Merauke Ajak Generasi Muda Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04:19

Kedaulatan Teknologi Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:55

PKS Desak Pemerintah Bersikap Proporsional Terkait MSCI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:25

Solusi Kasus Business Judgement Rule Sektor Perumahan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:57

Waka BRIN Pimpin Delegasi RI Perjuangkan Space Economic di Konferensi PBB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:32

Pertamina Didorong Ambil Alih Proyek Migas Mangkrak Demi Genjot Produktivitas

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:12

KPK Endus Ada Kickback Vendor kepada Pejabat BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:59

Presiden PKS Wanti-wanti Bahaya AI sebagai Senjata Fitnah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:34

Masih Atur Waktu, KPK Bantah Ada Kendala dalam Pemanggilan Nusron

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:04

Polri Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukatif Selama Operasi Patuh 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00:42

Selengkapnya