Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan di Aming Coffee Podomoro, Pontianak, Selasa (26/12)/Ist
Sebagai salah satu pilar pendapatan negara, pajak memegang peran krusial dalam menopang keberlanjutan ekonomi.
Menyikapi hal itu, Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan menggagas konsep sistem pajak berkeadilan.
Hal tersebut disampaikan jagoan Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu saat hadiri diskusi Desak Anies di Aming Coffee Podomoro, Pontianak, Selasa (26/12).
Pernyataan Anies itu menanggapi gagasan cawapresnya, Muhaimin Iskandar, yang ingin menyelepet 100 orang terkaya di Indonesia dengan pajak.
Capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, pernyataan wakilnya untuk menunjukkan kondisi ketimpangan yang sedang terjadi.
"Itu sebuah gambaran ketimpangan, rumus kita adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu menjamin jika dirinya dan Muhaimin mendapat mandat dari rakyat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024 maka tidak akan menaikkan pajak.
Sebaliknya, Anies dan Muhaimin ingin anggaran negara yang bersumber dari pajak itu bisa diefisiensikan. Sehingga terwujudlah keadilan bagi seluruh masyarakat.
"Kami nggak ada rencana untuk naikan pajak kepada masyarakat Indonesia secara umum. Tidak ada rencana menaikan pajak," tegas Anies.
Pada debat cawapres yang berlangsung Jumat lalu (22/12) di Jakarta Convention Center (JCC), Muhaimin Iskandar mengungkap fakta soal ketidakadilan di Tanah Air.
“Bayangkan, 100 orang terkaya (di Indonesia) punya harta yang lebih besar dari 100 juta rakyat kita. Ini harus kita slepet! Kita pajakin 100 orang terkaya, kita turunkan pajak kelas menengah!” tukas sosok yang akrab disapa Cak Imin itu.
