Berita

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto saat diskusi bersama masyarakat di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (24/12)/Ist

Politik

Petani Ngeluh Harga Tembakau Jeblok ke Airlangga

MINGGU, 24 DESEMBER 2023 | 23:00 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Anjloknya harga tembakau hingga akses pupuk subsidi yang sulit dikeluhkan petani tembakau wilayah lereng gunung Sindoro-Sumbing, Jawa Tengah kepada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Keluhan para petani ini disampaikan dalam dialog di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (24/12).

Dikatakan Airlangga, anjloknya harga tembakau dan sulitnya akses pupuk bersubsidi memang bukan hanya terjadi di wilayah Magelang, Temanggung, dan Wonosobo, namun juga dirasakan petani di wilayah lain.


Tak mau tinggal diam, Menko Perekonomian RI ini mengaku akan mengupayakan solusi dari keluhan para petani. Salah satu solusi yang ditawarkan yakni dengan membentuk koperasi atau kelompok kerja.

Menurut Airlangga, dengan koperasi atau kelompok kerja, daya tawar para petani akan lebih tinggi di hadapan perusahaan.

Petani juga diminta tidak tergantung pada keberadaan perusahaan besar saja. Menurutnya, hasil produksi petani bisa ditawarkan kepada perusahaan kelas menengah.

"Perusahaan rokok kelas menengah, nilai tawarnya akan lebih tinggi untuk petani, jangan hanya ke pemain besar," tutur Airlangga.

Di sisi lain, Airlangga akan mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan harga komoditas tembakau. Selama ini, pemerintah mengontrol harga beras untuk menjaga daya beli masyarakat karena merupakan kebutuhan pokok.

Airlangga mengatakan, alasan rendahnya harga tembakau karena industri selalu dikaitkan dengan kenaikan cukai rokok. Kini, pemerintah sudah mengambil kebijakan kenaikan cukai rokok tidak dilakukan tiap tahun.

"Pemerintah mendorong kebijakan cukai yang panjang, yakni dua sampai tiga tahun. Jadi, kita tidak negosiasi kenaikan cukai rokok tiap tahun," tegas Airlangga.

Sementara, untuk sulitnya akses pupuk bersubsidi, pemerintah tengah mengkaji penggunaan KTP sebagai akses untuk pupuk subsidi.

"Kedepan Kartu Tani bisa diganti dengan KTP saja. Kalau Golkar menang akses pupuk subsidi ke petani hanya menggunakan KTP," ujarnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya