Berita

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto saat diskusi bersama masyarakat di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (24/12)/Ist

Politik

Petani Ngeluh Harga Tembakau Jeblok ke Airlangga

MINGGU, 24 DESEMBER 2023 | 23:00 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Anjloknya harga tembakau hingga akses pupuk subsidi yang sulit dikeluhkan petani tembakau wilayah lereng gunung Sindoro-Sumbing, Jawa Tengah kepada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Keluhan para petani ini disampaikan dalam dialog di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (24/12).

Dikatakan Airlangga, anjloknya harga tembakau dan sulitnya akses pupuk bersubsidi memang bukan hanya terjadi di wilayah Magelang, Temanggung, dan Wonosobo, namun juga dirasakan petani di wilayah lain.


Tak mau tinggal diam, Menko Perekonomian RI ini mengaku akan mengupayakan solusi dari keluhan para petani. Salah satu solusi yang ditawarkan yakni dengan membentuk koperasi atau kelompok kerja.

Menurut Airlangga, dengan koperasi atau kelompok kerja, daya tawar para petani akan lebih tinggi di hadapan perusahaan.

Petani juga diminta tidak tergantung pada keberadaan perusahaan besar saja. Menurutnya, hasil produksi petani bisa ditawarkan kepada perusahaan kelas menengah.

"Perusahaan rokok kelas menengah, nilai tawarnya akan lebih tinggi untuk petani, jangan hanya ke pemain besar," tutur Airlangga.

Di sisi lain, Airlangga akan mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan harga komoditas tembakau. Selama ini, pemerintah mengontrol harga beras untuk menjaga daya beli masyarakat karena merupakan kebutuhan pokok.

Airlangga mengatakan, alasan rendahnya harga tembakau karena industri selalu dikaitkan dengan kenaikan cukai rokok. Kini, pemerintah sudah mengambil kebijakan kenaikan cukai rokok tidak dilakukan tiap tahun.

"Pemerintah mendorong kebijakan cukai yang panjang, yakni dua sampai tiga tahun. Jadi, kita tidak negosiasi kenaikan cukai rokok tiap tahun," tegas Airlangga.

Sementara, untuk sulitnya akses pupuk bersubsidi, pemerintah tengah mengkaji penggunaan KTP sebagai akses untuk pupuk subsidi.

"Kedepan Kartu Tani bisa diganti dengan KTP saja. Kalau Golkar menang akses pupuk subsidi ke petani hanya menggunakan KTP," ujarnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Marak OTT Kepala Daerah, PKB Minta Evaluasi Desain Pilkada

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:25

Program Digitalisasi Pembelajaran Jangkau 288.865 Sekolah

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:20

8 Dekade BNI Tumbuh Bersama Indonesia dalam Semangat Swadharma Bhakti Nagara

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:00

10 Biksu Thailand Tewas Tertabrak Pikap yang Dikemudikan Bocah 11 Tahun

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:47

Kemandirian Energi, Masa Depan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:42

UMiMAX Pertamina Bantu Masyarakat Rentan Kembangkan Usaha

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:30

Lewat X-ray, Bea Cukai Bongkar Penyelundupan 3,37 Ton Narkotika

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:24

13 Negara Pastikan Tempat di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Aktivis Tibet Tewas Bakar Diri di Dekat Markas PBB New York

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Bupati Langkat Syah Afandin Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:11

Selengkapnya