Berita

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto saat diskusi bersama masyarakat di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (24/12)/Ist

Politik

Petani Ngeluh Harga Tembakau Jeblok ke Airlangga

MINGGU, 24 DESEMBER 2023 | 23:00 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Anjloknya harga tembakau hingga akses pupuk subsidi yang sulit dikeluhkan petani tembakau wilayah lereng gunung Sindoro-Sumbing, Jawa Tengah kepada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Keluhan para petani ini disampaikan dalam dialog di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (24/12).

Dikatakan Airlangga, anjloknya harga tembakau dan sulitnya akses pupuk bersubsidi memang bukan hanya terjadi di wilayah Magelang, Temanggung, dan Wonosobo, namun juga dirasakan petani di wilayah lain.


Tak mau tinggal diam, Menko Perekonomian RI ini mengaku akan mengupayakan solusi dari keluhan para petani. Salah satu solusi yang ditawarkan yakni dengan membentuk koperasi atau kelompok kerja.

Menurut Airlangga, dengan koperasi atau kelompok kerja, daya tawar para petani akan lebih tinggi di hadapan perusahaan.

Petani juga diminta tidak tergantung pada keberadaan perusahaan besar saja. Menurutnya, hasil produksi petani bisa ditawarkan kepada perusahaan kelas menengah.

"Perusahaan rokok kelas menengah, nilai tawarnya akan lebih tinggi untuk petani, jangan hanya ke pemain besar," tutur Airlangga.

Di sisi lain, Airlangga akan mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan harga komoditas tembakau. Selama ini, pemerintah mengontrol harga beras untuk menjaga daya beli masyarakat karena merupakan kebutuhan pokok.

Airlangga mengatakan, alasan rendahnya harga tembakau karena industri selalu dikaitkan dengan kenaikan cukai rokok. Kini, pemerintah sudah mengambil kebijakan kenaikan cukai rokok tidak dilakukan tiap tahun.

"Pemerintah mendorong kebijakan cukai yang panjang, yakni dua sampai tiga tahun. Jadi, kita tidak negosiasi kenaikan cukai rokok tiap tahun," tegas Airlangga.

Sementara, untuk sulitnya akses pupuk bersubsidi, pemerintah tengah mengkaji penggunaan KTP sebagai akses untuk pupuk subsidi.

"Kedepan Kartu Tani bisa diganti dengan KTP saja. Kalau Golkar menang akses pupuk subsidi ke petani hanya menggunakan KTP," ujarnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya